46 Jama’ah Haji WNI Dipulangkan dari Tanah Suci, Karena Ini

Jama'ah Haji
Para Jama'ah Haji yang Dipulangkan dari Tanah Suci | Sumber Foto ; IDX Channel

Bimcmedia.com, Internasional : Menurut keterangan Kementerian Agama, 46 warga negara Indonesia (WNI) Jama'ah Haji telah kembali karena masalah visa.

46 WNI yang ikut haji pulang kampung karena melaksanakan haji melalui jalur Froda atau jalur yang oleh Pemerintah Republik Indonesia disebut haji secara khusus atau resmi.

Hilman Latief, Direktur Haji dan Umrah Kementerian Agama, mengatakan 46 orang Indonesia tidak bisa melakukan haji karena mereka menggunakan visa haji yang ditetapkan oleh Malaysia dan Singapura.

Biro perjalanan yang memberi mereka kuota haji Froda itu disebut-sebut memperoleh visa haji yang bukan dari Malaysia dan Singapura. Masalah terjadi karena 46 WNI melakukan perjalanan dari Indonesia ke Tanah Suci.

Saat keimigrasian, keganjilan itu akhirnya ditemukan oleh petugas dan ditetapkan sebagai pelanggaran.

"Mungkin itu cara lama. Biasanya berhasil, tapi sayangnya kali ini saya tertangkap pihak Imigrasi," kata Mekah Hillman dari Arab Saudi, Rabu, 06 Juli 2022 di laman serambinews.com.

Hillman bahkan menduga sekelompok orang telah lulus karena berbagai ujian, “Surat visa hajinya sangat sederhana, hanya kata dan angkanya saja yang berbeda. Terus terang cara ini (menggunakan visa haji dari negara lain) lolos tanpa double check,” kata Hillman.

Hillman mengatakan dia sedih dan khawatir untuk mereka. Ada niat mulia untuk pergi haji, namun urung dilakukan karena tidak memahami tata cara dan risikonya.

Hillman mengimbau agar masyarakat Indonesia tidak tergiur dengan usul ziarah Froda. Selain itu, godaan haji ditawarkan untuk waktu yang terbatas

“Orang - orang yang dipersiapkan sebelumnya mungkin tidak dapat pergi, dan ini akan ditawarkan menjelang puncak haji,” kata Hillman.

Pihak berwenang Arab Saudi telah mendenda siapa pun yang melakukan haji tanpa izin resmi sebesar 10.000 rial, atau sekitar 40 juta rupiah.

Tahun ini, Arab Saudi menangkap 19 orang di kawasan Masjidil Haram setelah kedapatan sedang melakukan ibadah haji tanpa izin resmi.

Sebanyak 46 WNI yang bersiap menjalankan haji harus dideportasi dari Arab Saudi karena masalah visa. Bahkan, mereka sudah tiba di Bandara King Abdulaziz di Jeda.

Mereka diyakini telah mengeluarkan biaya yang besar untuk menunaikan ibadah haji di jalur hajimujamallah atau Haji furoda, yang juga dikenal sebagai Raja Salman dari Arab Saudi.

Namun sayang, niat mulia mereka membayar sejumlah besar agar ibadah haji bisa kandas. Mereka malah dipindahkan oleh otoritas Arab Saudi dan dilaporkan kembali ke Indonesia.

Bahkan, puluhan peziarah tiba di Jeda dengan pakaian seremonial. Mereka juga harus kembali ke Indonesia dan tidak punya waktu untuk beribadah di tempat suci.

Hal ini dibenarkan oleh Hillman Latif, Sekretaris Jenderal Organisasi Haji dan Umrah.

Menurut Hillman, Arab Saudi gagal keimigrasian karena dikatakan memiliki masalah visa.

“Informasi yang saya terima adalah mereka menggunakan visa dari Malaysia dan Singapura, tetapi mereka berangkat dari Indonesia. Petugas imigrasi di Bandara Jeda mengatakan tidak bisa masuk. Saya menemukannya,” kata Hillman.

Hillman mengaku belum mendapat informasi detail berapa biaya yang harus dikeluarkan warga Indonesia untuk menunaikan ibadah haji ke Froda. Namun, ziarah suci ini biasanya dijual dengan harga ratusan juta rupiah dan dikenal lebih mahal dari haji khusus dan ONH Plus yang dulu dikenal luas.

Haji Furoda atau haji mujamallah telah menjadi jalur ziarah dan kini identik dengan ziarah ke Sudan. Ini adalah jalur ziarah yang diundang langsung oleh Raja Arab Saudi.

Undangan digunakan sebagai tanda hubungan diplomatik dan kejutan. Namun, belakangan ini kuota haji justru diperjualbelikan.

Ketika ditanya apakah Kementerian Agama akan memperlakukan kasus ini sebagai kasus pidana, Hillman mengatakan akan membahasnya lagi dengan pihak berwenang.

"Kita banyak ngobrol. Ini relevan untuk kita semua. Semoga ada turunan dari konsep mujamala (visa) ke depan. Apa aturannya?" katanya.

Hillman menegaskan, ziarah ke Futian tidak ada hubungannya dengan Kementerian Agama.

Dia mengatakan Kementerian Agama hanya bertanggung jawab untuk dua hal: haji reguler dan haji khusus. Kemenag bahkan belum mengetahui berapa jumlah haji Froda yang telah diberikan Kerajaan Arab Saudi ke Indonesia.

“Tentu ada aspek lain yang terlibat, jadi setidaknya kami perlu berdiskusi dengan pemerintah Saudi tentang ruang lingkup kesepakatan dan apakah itu akan kami tangani,” lanjutnya.

Selain membuat turunan dari UU No 8 Tahun 2019, untuk haji dan umrah, ia juga mengoptimalkan peran Penyelenggara Khusus Haji (PIHK) dalam masalah visa mujamalah.

“Ini persoalan yang pelik dan perlu kita selidiki agar tidak terulang lagi. Kasihan jemaah,” Tutupnya.

Komentar

Loading...
error: Content is protected !!