AMHTN – SI : Penundaan Pemilu Merupakan Langkah Dzalim dan Penuh Kepentingan

AMHTN - SI
Bimcmedia.com | Kajian Konstitusi pengurus AMHTN SI dengan sejumlah pakar HTN. | Ist

Bimcmedia.com,  Jakarta : Asosiasi mahasiswa hukum tatanegara seluruh Indonesia (AMHTN - SI) menyatakan bahwa penundaan pemilu merupakan langkah dzalim dan penuh kepentingan wacana penundaan pemilu terus bergulir di tengah tahapan pemilu 2024 yang sudah.

Hal tersebut telah banyak dilontarkan oleh para elit politik koalisi pemerintah yang sedang berkuasa seperti ketua umum PKB Muhaimin Iskandar, ketua umum PAN Zilkifli Hasan, dan ketua umum Golkar Airlangga Hartanto. Sabtu , (02/04 /2022 )

Pemulihan ekonomi di masa pandemi merupakan alasan atas penundaan pemilu yang tidak masuk akal dan bahkan kontroversial dikarenakan Indonesia sendiri telah membuat keputusan terkait pemindahan ibu kota negara yang memerlukan pembiayaan yang jauh lebih mahal dibandingkan biaya penyelenggaraan pemilu, sebagaimana pers rilis yang di terima oleh salah satu pewarta media ini.

Sebagaimana yang dikatakan Bivitri Susanti dalam kajian konstitusi yang diselenggarakan oleh Asosiasi Mahasiswa Hukum Tata Negara Seluruh Indonesia.

AMHTN - SI “ Pada saat yang bersamaan Kita Negara Indonesia tengah melakukan suatu terobosan pembiayaan yang luar biasa yaitu pemindahan ibu kota negara yang biayanya itu mencapai 466,9 triliun, padahal KPU itu untuk biaya pemilu 2022 sampai 2024 sekitar 70an triliun,”

Selain itu, penundaan pemilu ini jelas bertentangan dengan dasar konstitusi kita yang terdapat dalam Pasal 7 UUD NRI tertulis jelas bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Hal ini pun dipertegas dalam Pasal 22 E ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan lima tahun sekali.

Apabila pemilu ditunda, maka memiliki konsekuensi yakni lembaga negara tidak mempunyai kewenangan untuk menjalankan roda pemerintahan yang dalam prinsip Hukum Administrasi Negara adalah no activity without authority. Dengan demikian segala kebijakan dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

Dalam Hukum Administrasi Negara juga dikenal asas hukum contrarius actus yang bermakna siapa yang menerbitkan suatu ketetapan (bechiking), maka ia pula yang berhak mencabutnya.

Dalam kasus ini, tentunya penyelenggara pemilu tidak dapat berbuat apa-apa ketika terjadi pemberhentian atau pencabutan terkait anggaran Pemilu dan Keppres mengenai penyelenggaraan Pemilu, seandainya itu terjadi katakanlah 2023 bulan Desember, tentunya hal ini menjadi permasalahan serius yang dapat menyebabkan kemunduran demokrasi di Indonesia pada era reformasi. Skenario yang di gerakkan oleh oligarki dan elit politik mengenai penundaan Pemilu 2024 tentunya membangkang konstitusi Indonesia dan keluar dari substansi reformasi.

Hadirnya konstitusi sendiri tidak hanya sebagai pedoman atau landasan bernegara melainkan juga komitmen untuk membatasi kekuasaan agar tidak bertindak sewenang-wenang, dengan adanya gagasan penundaan pemilu ini nampaknya para penguasa dan elit politik melupakan.

Bagian penting sejarah mengapa konstitusi itu dibuat oleh para pendahulu bangsa adalah untuk membatasi kekuasaan.

Bahwa penundaan pemilu merupakan sikap dan usulan yang tidak berdasar karena tidak mengacu pada regulasi dan ketentuan yang berlaku, karena selain pemilu itu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden juga hanya 2 periode yang masing-masingnya selama 5 tahun pula.

Berdasarkan hal tersebut, kami dari Asosiasi Mahasiswa Hukum Tata Negara Seluruh Indonesia AMHTN - SI menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Menolak upaya penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden melalui cara amandemen konstitusi ataupun cara-cara politik yang tidak sehat lainnya.

2. Menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk melakukan perlawanan terhadap upaya penundaan pemilu 2024.

3. Mendesak seluruh partai politik untuk konsisten pada Keputusan KPU Nomor 21 Tahun 2022 yang telah disahkan bersama-sama Komisi II DPR-RI, pemerintah, dan penyelenggara pemilu.

4. Mendorong partai politik konsisten terhadap amanat konstitusi mengenai pemilu yang dilaksanakan 5 tahun sekali secara demokratis dan luber jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil).

5. Meminta Presiden menolak wacana penundaan pemilu dan konsekuen akan waktu pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU.

Komentar

Loading...