Anggota DPR-RI Komisi V, Irmawan Lakukan Kunjungan Ke Lokasi Abrasi Di Abdya

Bimcmedia.com, Abdya; Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dari komisi V H. Irmawan melakukan kunjungan ke desa Kedai Palak Kerambil, Kecamatan Susoh, Aceh Barat Daya (Abdya), Jumat (29/7/2022).

Kunjungan ini dilakukan dalam rangka untuk mengamati langsung kondisi desa setempat yang semakin tergerus karena abrasi pantai yang terjadi sejak tahun 2018 lalu. Dia berharap kondisi ini segera mendapatkan penanganan dari pemerintah pusat dengan berkoordinasi bersama pemerintah daerah, sehingga masyarakat dapat tinggal dengan nyaman tanpa dilanda rasa takut karena besarnya ombak yang sangat mengancam kehidupan di daerah ini.

"Kita prihatin juga melihat kondisi ini, rumah-rumah masyarakat banyak yang sudah roboh, sampai hari ini belum ada penanganan dari pemerintah. Jadi hari ini kita berkunjung kemari, agar nanti dapat kita sampaikan dan berkonsultasi dengan pihak kementerian PUPR Dirjen Sumber Daya Air," ujarnya.

Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyebutkan, penanggulangan terhadap bencana ini dapat diatasi dengan dua solusi. Pertama, membangun break water di pesisir pantai, sehingga ombak tidak lagi melewati pemukiman tersebut. Namun, jika kondisi memang sudah tidak memungkinkan, maka dapat diatasi dengan cara kedua, yaitu melalui program relokasi dengan memindahkan masyarakat ke tempat yang lebih aman dan membangun pemukiman yang baru.

"Ada program dari Kementerian PUPR, pembangunan rumah khusus namanya. Itu sangat tergantung dengan masyarakatnya. Banyak masyarakat kadang-kadang enggan untuk melaksanakan relokasi, karena lsudah terbiasa tinggal di sini, barangkali usahanya juga di sini," ungkapnya.

Irmawan menerangkan, pembangunan infrastruktur akan dapat segera terlaksana apabila perencanaan secara teknis telah berjalan. Harapannya, pemerintah daerah dapat secara agreaif dan intens untuk berkomunikasi dengan pihak Balai Sungai Sumber Daya Air yang ada di Aceh, agar pembangunan ini dapat menjadi prioritas dan segera terealisasikan.

"Pemerintah pusat itu tidak bisa melaksanakan kegiatan perencanaan dan pembangunan fisiknya dalam tahun yang bersama. Jadi, jika secara teknis sudah siap, kita secara politis akan mengintervensi kepada pihak PUPR untuk memprioritaskan pembangunan ini," pungkasnya.

Dia memperkirakan untuk pembangunan break water membutuhkan anggaran Rp60 hingga Rp70 miliar, dengan bibir pantai yang harus diamankan itu sekitar 1,8 Kilometer.
---
[Fitra]