Anggota DPRK Aceh Barat Sorot Kinerja DLHK Terkait Kemampuan Kumpulkan PAD Sampah

Bimcmedia.com, Meulaboh: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Ahmad Yani menyoroti kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Setempat terkait kemampuannya dalam pengumpulan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor retribusi sampah

Potensi PAD dari Retribusi sampah Aceh Barat belum bisa direalisasi dengan maksimal Oleh dinas terkait, demikian disampaikan Ahmad Yani kepada Bimcmedia.com, Minggu (15/1/2023)

Dari sudut pandang secara bisnis tak mampu dijadikan sampah sebagai peluang potensi yang memiliki nilai ekonomis, harusnya Dinas terkait memanfaatkan peluang tersebut, kata Yani

Menurut legeslatif muda tersebut, Kelemahan manajement membuat Realisasi PAD jauh dari target yang ditetapkan sehingga Pungutan retribusi sampah banyak mengalami kebocoran dan tidak sesuai targetnya, untuk sekelas kota meulaboh dan sekitarnya bagaimana tidak, jika diproyeksikan untuk sampah rumah tangga saja mencapai jumlah Rumah Tangga kecil di Kecamatan Johan Pahlawan berjumlah ± (lebih kurang) 15.000 Rukun Tetangga (RT)

"Dari situ akan menghasilkan retribusi senilai Rp. 150.000.000/bulan atau 1.8 M/tahun" hitung Yani

Untuk Rumah Tangga sedang/besar dengan asumsi jumlah RT berjumlah ± 3.500 RT yang akan menghasilkan 52.500.000/bulan atau 630 juta/tahun, terangnya lebih rinci

Maka PAD pada retribusi persampahan akan menghasilkan sejumlah 2.430.000.000,. fantastis bukan?? Ungkap Yani dengan nada bertanya

Itu belum lagi di klasifikasi objek lainya seperti retribusi sampah di perhotelan, Home stay, pertokoan, perbengkelan, restourant, cafe, perkantoran, shorum mobil dan lain sebagainya yang retrubusi lbih besar dari rumah tangga biasa, kata yani

"Nah jika ini tak mampu di nakhodai maka ada kelemahan di manajement dinas terkait itu sendiri" imbuh politisi Gerindra tersebut

sebaiknya tambah Yani, Dinas tersebut segera berinovasi dengan memamfaatkan era digital saat ini dalam sistem yang teritegrasi dalam bentuk aplikasi yang bisa memonitor tiap-tiap objek retribusi /dusun atau lorong dalam kota meulaboh.

ataupun Melakukan Kerjasama dengan Gampong melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), hal ini dapat dilakukan bagi hasil antara PAD dan Pendapatan Asli Gampong (PAG) Yang diasumsikan 60% PAD dan 40% PAG berdasarkan jumlah data Rumah Tangga di Gampong Tersebut.

Menurutnya, itu juga Terbukanya peluang pekerjaan pada gampong untuk pekerjaan pengambilan sampah pada rumah tangga yang akan ditempatkan pada masing-masing Tempat Pembuangan Sampah (TPS) masing-masing gampong.

Manfaat lain katanya, Meningkatk kebersihan pada gampong sehingga diharapkan nantinya dapat menjadi gampong bersih dan sehat

demikian juga dari segi penguasaan wilayah lebih kecil dan pelaku pembuang sampah sembarangan lebih minim karna wilayah rawan pembuangan sampah liar sudah di awasi oleh pihak Gampong melalui BUMG.

Seperti yang terjadi saat ini sampah bertumpuk dan berserakan di mana mana dan ditambah kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan juga makin kurang maka semakin susah dikendalikan. walaupun saat ini di lihat kepala Dinas DLHK turun lansung memimpin mungut sampah bersama awaknya tapi tetap saja itu tak efektif. pungkas Yani

"Saya rasa itu masih sangat manual sekali maka perlu innovasi lain untuk mengelola sampah yang tepat dan efektif" tegas Yani mengakhiri komentar..[]