Bappeda Aceh Barat Klaim Penyaluran CSR PT Mifa Tergolong Lambat

Laporan Rovki Muhammad Akbar, 13 Maret 2023, 22:19

Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi dan Pengembangan Sumber Daya Alam Bappeda Aceh Barat, Husni Yusman. | Foto: Rovki Muhammad Akbar

Bimcmedia.com, Meulaboh; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Aceh Barat, klaim penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT Mifa Bersaudara tahun 2022 tergolong cukup lambat.

Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi dan Pengembangan Sumber Daya Alam Bappeda Aceh Barat, Husni Yusman mengungkapkan, tahun 2022 PT Mifa Bersaudara mengalokasi dana CSR mencapai Rp34 miliar rupiah, namun dari jumlah total dana CSR yang dianggarkan, baru sekitar Rp14 miliar lebih yang telah selesai direalisasikan.

"Tahun 2022, berdasarkan informasi yang mereka sampaikan lebih dari dari pada Rp34 miliar dan yang sudah selesai realisasi (secara keuangan telah selesai dibayarkan), sekitar Rp14 miliar, " Kata Husni Yusman kepada Bimc Media, Senin (13/03/2023).

Menurut Husni Yusman, proses penyaluran dana CSR PT Mifa Bersaudara tergolong cukup lambat, untuk itu pihak perusahan diminta harus mampu merealisasikan anggaran tahun 2022 setidaknya sekitar 80 atau 90 persen.

Dijelaskanya, PT Mifa Bersaudara hingga kini masih terus melakukan proses penyaluran terhadap dana CSR tahun 2022. Meski anggaran tahun sebelumnya belum selesai tersalurkan sepenuhnya, industri pertambangan tersebut berencana mengalokasikan CSR 2023 senilai Rp49 miliar rupiah.

"Bagi kami termasuk lambat, makanya itu menjadi bagian yang kita dorong untuk segera realisasi. Jikapun tidak bisa 100 persen paling tidak 80 atau 90 persen itu harus terealisasi," Tegasnya.

Masih kata Husni, bukan hanya tahun ini penyaluran dana CSR PT Mifa juga kerap mengalami keterlambatan tahun-tahun sebelumnya. Keterlambatan itu disebabkan beberapa hal seperti proses pengajuan program yang memakan waktu cukup lama hingga terhambatnya proses tender.

"Menurut yang mereka sampaikan, keterlambatan itu macam-macam permasalahan ada yang disebabkan proses persetujuan atau pengajuan tidak bisa secepat kilat, kemudian bisa jadi terhambat proses tender, karena pelaksana kegiatan mereka itu vendor," Tutup Husni Yusman.