Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 1)
Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 3)

Begini Pendapat Akhir Fraksi DPRA Tentang Perubahan APBA

Penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRA terhadap rancangan Qanun Aceh tentang perubahan APBA tahun anggaran 2022. Foto/Fitra

Bimcmedia.com, Banda Aceh: Anggota fraksi - fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyampaikan pendapat akhir terhadap rancangan Qanun Aceh tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun Anggaran 2022 dalam rapat paripurna yang digelar di gedung setempat, Jalan Teungku Daud Beureueh, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Jumat (23/09/2022).

Dalam rapat yang dimulai sekitar pukul 15.18 WIB tersebut, fraksi-fraksi partai DPRA kompak menyatakan persetujuan terhadap rancangan tersebut. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Mawardi, salah satu perwakilan fraksi dari Partai Aceh yang menyatakan sependapat dengan apa yang telah disampaikan oleh Badan Anggaran DPRA.

Selain itu, dia juga meminta kepada Penjabat (Pj) Gubernur Aceh untuk menghindari segala jenis keterlambatan pembayaran kepada pihak ketiga agar tidak mengganggu anggaran tahun 2023, kemudian dia juga menghimbau Pemerintah Aceh untuk memberikan pembinaan kepada para generasi muda dan tenaga honorer sehingga dapat memperkecil angka pengangguran, dan membantu masyarakat mendapatkan dana modal usaha, khususnya untuk pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

"Kami sependapat terhadap komposisi dan uraian nota keuangan serta rancangan Qanun Aceh tentang APBA. Kemudian, kami sangat tegas meminta kepada Pemerintah Aceh agar dapat bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya untuk melindungi generasi Aceh dari narkoba, judi online dan pendangkalan aqidah," ucapnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh perwakilan fraksi Demokrat, Nora Idah Nita. Dia menambahkan, isu penting lain yang patut menjadi sorotan di Aceh saat ini yaitu penanggulangan angka kemiskinan, penyediaan lapangan kerja dan rumah layak huni, penuntasan pembangunan rumah sakit regional, peningkatan jalan kewenangan Provinsi, irigasi hingga fungsional.

"Kami sependapat bahwa sudah semestinya RSU dr. Zainoel Abidin yang berstatus akreditasi A itu mendapat sumber daya dan alat yang optimal, sehingga masyarakat dapat merasakan layanan kesehatan yang memadai dan memenuhi standar pelayanan," jelasnya.

Seluruh perwakilan fraksi DPRA partai lainnya yang turut berhadir, juga ikut menyuarakan aspirasi tentang isu - isu yang sudah sepatutnya menjadi fokus utama bagi Pemerintah Aceh saat ini, sehingga dapat segera menemukan solusi bersama demi kesejahteraan rakyat Aceh.

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 11)
Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 10)

Komentar

Loading...