BKKBN Aceh Gandeng BPKP Evaluasi PPS di Kota Subulussalam

Bimcmedia.com, Subulussalam; Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Aceh bersama BPKP melakukan Pengawasan dan evaluasi Percepatan Penurunan Stunting (PPS) di Kota Subulussalam sejak 10 April 2023 dan akan selesai hingga 20 hari kedepan.

Perwakilan BPKP menurunkan 2 tim dari koordinator pengawasan Bidang Instansi pemerintah pusat yang diketuai oleh Muaz Fauzi dan Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah Junaidi.

Koordinator kegiatan, Muaz Fauzi menjelaskan, kegiatan pengawasan dan evaluasi tersebut dilakukan untuk melihat ketepatan konvergensi kebijakan percepatan penurunan Stunting.

"Kebijakan antar lembaga terkait, implementasi PPS melalui intervensi spesifik dan menganalisa efektivitas program dalam Percepatan penurunan stunting, menganalisis hambatan serta merekomendasikan permasalahan di kota Subulussalam, " Kata Muaz kepada Bimc Media, Rabu (12/04/2023).

Sementara itu Wakil Walikota Subulussalam, Salmaza mengungkapkan kunjungan BPKP Aceh ke Kota Subulussalam diharapakan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah setempat, sehingga kasus stunting di kota Subulussalam dapat mengalami penurunan.

"Kami berharap dengan adanya tim BPKP dapat memastikan apa yang kami lakukan sudah sesuai, nantinya rekomendasi tersebut dapat kami gunakan untuk menyusun rencana program dengan tujuan penurunan Stunting, " Ucap Wakil Wali Kota Subulussalam.

Terakhir Koordinator pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP perwakilan Aceh Jumadi menuturkan, pihaknya telah menurunkan tim ke tiga desa, nantinya sampling dilakukan terhadap 45 orang.

"Tim turun ke 3 desa sampling yang sudah ditentukan yaitu di Desa Lae Utang, Lae Motong dan Dasan Raja. sampling akan dilakukan terhadap calon pengantin, remaja ibu hamil, ibu menyusui dan balita, " Tegas Jumadi.

Untuk diketahui Kota Subulussalam merupakan daerah dengan angka tertinggi persentase kasus Stunting di Provinsi Aceh.