Bumi Teuku Umar Diperkosa Kaum Oligarki

Meulaboh adalah kota kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh di Pulau Sumatra dan terletak 240 kilometer dari Kota Banda Aceh. Kota ini adalah tanah kelahiran dari Teuku Umar, salah satu pahlawan nasional Indonesia.

Meulaboh yang dijuluki sebagai Bumi Teuku Umar adalah tempat yang sangat harus dijaga nama baiknya bukan malah diperkosa oleh kaum oligarki. Munculnya oknum-oknum oligarki di Meulaboh sama saja mencederai nama baik Teuku Umar sebagai pahlawan nasional.

Diperkosanya Bumi Teuku Umar hari ini bisa dilihat dari kebebasan tambang ilegal, penggunaan jabatan secara brutalitas sehingga berdampak terhadap rakyat, dan represifitas yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Beberapa dari hal tersebut menjadi suatu bentuk mematikan pergerakan dan jiwa perjuangan yang seharusnya dimiliki oleh penerus generasi muda Teuku Umar.

Tindakan yang tidak sesuai dengan SOP yang ditentukan dianggap hal biasa, media yang dibungkam dianggap bisnis, tambang ilegal dengan pajak uang membungkam mulut disebut tradisi, mengabdi pada pencitraan dianggap tugas, dan masyarakat kecil menangis karna dampak debu batubara itu dianggap retorika.

Keadilan di Bumi Teuku Umar sudah mulai samar, angka kemiskinan masih sangat tinggi, sifat demokratis yang semakin pudar, dan hal lainnya. Menurut penulis hal tersebut terjadi karena sistem politik yang dimainkan di Bumi Teuku Umar ini. Oligarki, sistem permainan politik yang sudah menjadi rahasia umum dan menjadi akar bagi permasalahan di Bumi Teuku Umar.

Kita bersama mengetahui bahwa isu yang sedang hangat dibincangkan secara nasional adalah kenaikan harga dalam sektor ekonomi yaitu Bahan Bakar Minyak (BBM), hal ini sangat krusial dan kenaikan yang terjadi telah mencekik masyarakat terutama mereka yang berasal kelompok marginal. Berbagai daerah mahasiswa turun Ke jalan demi menyuarakan aspirasi rakyat, tetapi sering kali terjadi brutalitas penegak hukum membuat penyampaian aspirasi seakan di kekang walaupun pada dasarnya sudah jelas Demokrasi dituangkan dalam Konstitusi, yakni UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) yang jelas berbunyi "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat".

Dalam lingkaran kritis ini, negara seharusnya menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalah, tetapi justru menjelma sebagai oligarki yang mencekik rakyatnya kuat-kuat. Manipulasi dilakukan dengan memperlihatkan bentuk kepedulian terhadap rakyat padahal itu cuma sekedar retorika belaka di depan media.

Sebagai salah satu wilayah demokrasi dibawah naungan Indonesia, sejatinya titik tertinggi kekuasaan itu berada ditangan rakyat melalui perwakilan suara. Namun, realitas yang terjadi sering kali menunjukkan kecenderungan negara ini lebih ke arah oligarki atau dikuasai oleh kelompok elite tertentu.

Oligarki yang memiliki kekayaan material yang tinggi sebagai alat kekuasaannya untuk menguasai kelompok mayoritas, Kekayaan material yang berupa uang. Dimana di Bumi Teuku Umar ini, uang adalah segala-galanya. Jadi, siapa yang bisa menolak uang?

Lembaran kertas yang bersifat sangat kuat dan multifungsi. Lembaran kertas yang bisa digunakan sebagai alat tukar untuk pemenuhan kebutuhan dan keinginan, dan lembaran kertas itu juga yang digunakan oleh kelompok oligarki sebagai alat kekuasaan. Kita mengetahui bahwa uang memang segalanya. Tetapi, apakah kita mau mengorbankan Bumi Teuku Umar ini untuk kepentingan kita sendiri demi uang?

Kemudian, masuknya oligarki ke ranah partai politik. Partai politik cenderung mengusung orang yang berasal dari kelompok elite yang memiliki modal yang besar. Sistem pencalonan tersebut menjadi awal keterpurukan bagi masyarakat karena yang diusung adalah orang yang memiliki material yang ekstrim tetapi belum tentu memiliki nilai integritas yang baik sebagai pemimpin. Partai politik seharusnya mengusung calon yang terbaik bukan yang terkaya.

Pengusungan calon kandidat memang dipilih menggunakan sistem demokrasi, namun penulis menyakini demokrasi ini tidak demokratis dan terbuka. Demokrasi Hanyalah sekedar formalitas sistem yang dibuat-buat oleh partai politik dan tidak adanya transparansi bagaimana anggota tersebut menjadi calon kandidat, apakah calon tersebut memenuhi kriteria sebagai calon pemimpin yang memiliki nilai integritas yang baik.***