Darwati A Gani Klaim Penjabat Aceh Barat Tidak Kompak, Konflik Tapal Batas Berlarut

bimcmedia.com, Meulaboh : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat rabu siang (10/6/20) mengadakan pertemuan dengan Komisi I DPR Aceh guna membahas berbagai persoalan di bumi teuku umar menindaklanjuti pertemuan minggu lalu di Banda Aceh.

Darwati A Gani Klaim Penjabat Aceh Barat
Darwati A Gani, Anggota DPR Aceh, Komisi I

Masalah tapal batas Aceh Barat-Nagan raya salah satu persoalan yang di adukan ke DPRA, karena dikhawatirkan muncul konflik bila tidak diselesaikan, termasuk tapal batas kedudukan perusahaan tambang, kata wakil ketua DPRK Aceh Barat Ramli, SE dalam pertemuan itu.

Menurut Ramli, SE , masalah Tapal batas Aceh Barat dengan Nagan Raya sudah lama berlarut proses penyelesaian, maka kami mohon kepedulian pihak Komisi I Dewan propinsi agar titik wilayah tersebut bisa segera ada jalan keluarnya.

Baca Juga : Dewan Tinjau Pelabuhan Jetty Meulaboh Yang Dihantam Tongkang

Pimpinan DPRK Kamaruddin,SE menjelaskan dihadapan anggota DPR Aceh tentang alasan potensi konflik karena di perbatasan banyak hal yang tergiur, masalahbtenaga kerja di perusahaan, harga tanah yang tinggi dan banyak hasil bumi terkandung disana.

Selain itu kamaruddin melaporkan perihal keuchik sampai saat ini belum ada tindak lanjut keputusan MA, walaupun itu perintah Undang-undang dan ditambah dengan surat gubernur serta laporan Pimpinan DPRK ke DPRA minggu lalu, namun pihak eksekutif tak menggubris nya.

Selain itu masalah aset daerah Pelabuhan jetty yang dibantu pemerintah Singapore pasca tsunami lalu kini menjadi keluhan kami, karena dikelola tanpa regulasi Bupati menunjuk Perusahaan Daerah Pakat Beusare mengelola, namun regulasi tidak ada, akibatnya saat ini pelabuhan sudah rusak selama dibongkar tiang pancang milik proyek PLTU 3-4 di suak puntung Kabupaten Nagan Raya, ujar pak Haji, begitu orang memanggil nya.

Menanggapi perihal yang disampaikan secara bergantian, Anggota Komisi I DPR Aceh Azhar Abdurrahman mengatakan, tapal batas harus disegarakan penyelesaian agar tidak muncul konflik dikemudian hari.

“Potensi dapat dipicu karena Sumber Daya Alam (SDA), cara menyelesaikan bisa duduk bersama, pelan-pelan akan ditemukan bukti, historis dan batas alam juga menjadi solusi” Jelas mantan Bupati Aceh Jaya tersebut.

Terkait keluhan warga dan simpang siur informasi tentang Letak PLTU, ini perlu diluruskan kembali, kemana sebenanya area itu, Berada di Aceh Barat atau Kabupaten Nagan Raya, katanya.

Politisi Partai Aceh tersebut mengisahkan sekilas kenangan saat diselesaikan Tapal batas Aceh Jaya dengan Aceh Barat, dirinya ketemu Bupati Aceh Barat H. Tito membicarakan langkah dan kesepakatan untuk menetapkan Tapal batas, harus bisa menerima lebih kurang, sehingga selesai.

Perbatasan Aceh Barat-Aceh Jaya mudah kita selesaikan, karena bukan wilayah perusahaan yang kaya Sumber Daya Alam (SDA) sementara untuk Nagan Raya sulit sepertinya karena take and give berat dilakukan, sebab potensi area itu ekonomi, jelas Azhar.

Namun tambah Azhar, pimpinan kedua belah pihak harus menyelesaikan secara bertahap, enam bulan sekali bisa diselesaikan satu titik sudah cukup lemanyan kemajuan, Perlu segera dirumbuk sebelum tokoh yang menguasai historis meninggal, mereka harus dihadirkan dan sebelum fakta sejarah hilang, ujarnya.

Darwati Agani dalam kesempatan tersebut menyoroti persoalan tidak kompak pejabat Aceh Barat sehingga itu salah satu penyebab melambatnya proses penyelesaian tapal batas di Nagan Raya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Fuadri, S.Si.M.SI mengatakan pihak DPRA akan merekomendasikan ke gubernur Terkait persoalan Tapal batas dan meminta Biro tapem harus segera memfasilitasi penyelesaian perbatasan tersebut,

“kita segera merekomendasi ke gubernur, karena kita dengar ada 20 hektar lahan PLTU 3-4 masuk Aceh Barat, itu potensi konflik besar maka mesti bergegas” ujar mantan Wabup Aceh Barat.

Yang tidak kita inginkan pihak pengusaha di wilayah PLTU merubah fakta dan data, jika itu terjadi mohon diluruskan, sebab demi kepentingan mereka lakukan sesuatu yang tidak sesuai aturan, maka perlu kontrol bersama, ujarnya

Dampak negatif Kalau itu tidak selesai maka berembes ke hal lain, ,jika daerah tidak aman maka sama halnya kita menolak investor, walaupun yang terjadi konflik di Nagan Raya maka kesan tidak aman bagi investor di Aceh, kata Fuadri

Masalah Pelantikan keuchik anggota DPR Aceh tersebut meminta eksekutif Aceh Barat jangan diabaikan aturan, dilantik saja biar tidak muncul masalah baru, kemudian pengangkatan pjs tidak sesuai aturan jangan dilakukan, saran dan masukan kami semoga pemkab dapat menindak lanjuti biar aceh Barat aman, sebab jika Bumi Teuku Umar aman kita senang,tutupnya.( GAM )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: