Demo Tolak Kenaikan BBM, Aliansi BEM Nusantara Gotong Keranda Mayat

Bimcmedia.com, Jakarta; Kamis, 1 September 2022, Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Nusantara menggelar aksi di dekat Patung Arjuna Wiwaha atau Patung Kuda, Jakarta Pusat. Mereka menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) Bersusidi.

Sejumlah masa aksi yang tergabung dalam Koordinasi Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEM Nus) pimpinan A. Faruuq.

Rencana kenaikan harga bahan bakar minya (BBM) bersubsidi dinaikkan oleh pemerintah mendapat penolakan dari masyarakat terutama mahasiswa. Hal ini, BEM Nusantara terus menyuarakan aspirasi masyarakat agar wacana tersebut segera dihentikan.

Hari ini BEM Nusantara datang aksi ke Patung Kuda untuk melakukan penolakan terhadap isu yang ada hari ini. Lebih lanjut, BEM Nusantara minta pak Presiden Jokowi untuk melihat kondisi masyarakat hari ini yang menjerit karena himpitan ekonomi. Apalagi timbah masalah harga BBM bersubsidi naik. Kemudian dampak lainnya adalah berimbas pada inflasi dan menurunya daya beli masyarakat.

Massa aksi BEM Nusantara membawa sebuah keranda. Pada keranda itu tertempel beberapa foto menteri di antaranya Mendag Zulkifli Hasan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menkeu Sri Mulyani, dan Dirut Pertamina Nicke Widyawati, yang tertulisan "Rezim Oligarki".

Massa juga membawa spanduk bertulisan 'BEM Nusantara Tolak Kenaikan BBM dan Pasal-pasal Kontroversi RKUHP'. Kemudian ada juga poster bertulisan 'September Berdarah'.

Ada delapan poin tuntutan aksi BEM Nusantara di patung kuda jika harga BBM bersubsidi dan RKUHP disahkan oleh pemerintah.

1. Menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM subsidi karena akan berefek domino terhadap ekonomi masyarakat terutama kelas menengah kebawah;

2. Menuntut Presiden RI untuk mengumumkan bahwa BBM bersubsidi tidak terjadi kenaikan harga;

3. Menuntut pemerintah mengevaluasi kinerja Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dalam penyaluran BBM subsidi dan menindak tegas terhadap penyelewengan penyaluran karena pembengkakan harga BBM terjadi akibat subsidi yang tidak tepat sasaran.

4. Menuntut pemerintah untuk transparansi distribusi kuota BBM subsidi kepada masyarakat agar tidak mengalami mis-subsidi BBM sehingga tepat sasaran.

5. Menuntut pemerintah agar melakukan realokasi anggaran dari kementerian/lembaga lain dialih fokuskan pada BBM.

6. Menuntut pemerintah segera merumuskan road map jangka panjang transisi energi fosil ke energi baru terbarukan yang ramah lingkungan.

7. Menuntut pemerintah dan DPR RI untuk membahas kembali pasal-pasal bermasalah yang dinilai tidak pro terhadap demokrasi dan kepentingan rakyat dalam RKUHP;

8. Menuntut pemerintah dan DPR RI untuk mendengarkan, mempertimbangkan, dan memberikan respons atas aspirasi yang diajukan oleh masyarakat, terutama kelompok rentan dan kelompok yang akan terdampak dengan ketentuan dalam RKUHP.

Demikian delapan tuntutan Aliansi BEM Nusantara dipatung kuda saat melakukan aksi.***