DPRK Aceh Barat Minta Dicopot KADISKES, Begini Respon Kepala Dinasnya

Laporan Redaksi, 20 Mei 2021, 20:09

Bimcmedia.com, Meulaboh : Menanggapi usulan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh barat yang disampaikan oleh wakil ketua Panitia Khusus ( PANSUS) Ali Hasyimi dalam rapat paripurna kedua masa sidang ke satu agar Bupati mencopot Kepala Dinas Kesehatan (KADISKES) setempat karena dinilai tidak mampu bekerja, Kadiskes Syarifah Junaidah saat dikonfirmasi bimcmedia.com Kamis (20/5/2021) via handphone tertawa lebar

Menurut Ummi Syarifah begitu panggilan akrab untuk nya, persoalan corona virus Desease 19 (COVID 19) bukan hanya persoalan dinas kesehatan tapi itu bencana yang mendunia, bahkan bukan hanya di Aceh barat meningkat, Dinas kesehatan propinsi juga sudah tutup sementara karena ada pegawai yang terpapar virus

Ummi yang mengaku sedang sidak dipante cermin menambahkan, persoalan penilaian kinerja adalah hak Dewan , seharusnya Mereka berterimakasih pada dinas kesehatan karena sudah berjuang memutus mata rantai COVID 19 , sementara kita juga punya Gugus dan Satgas, jadi kalau hanya Dinas kesehatan saja di jastifikasi tidak etis

" Kalau Dinas kesehatan saja di justifikasi tidak etis, karena kita sudah berjuang memutus mata rantai COVID 19 mulai dari kecamatan, lalu bagaimana dengan tugas tupoksi lainnya seperti BPBD" ujar ummi dengan nada tinggi

Ditanya apakah DPRK salah sasaran jika hanya diminta copot Kadiskes saja..iya..ummi membenarkan, untuk menghukum Dinkes saja tidak mungkin karena Kami dudah cukup berjuang untuk memutuskan mata rantai, ini bencana tambahnya

Baca Juga :

" Dikatakan Lemah dalam Kinerja, Syarifah dengan tegas menyatakan tidak terima, karena sudah berjuang semaksimal mungkin dalam penanganan Covid 19" pungkasnya

Untuk penanganan Covid 19 kita punya Gugus tugas, maka kalau dihukum dinas kesehatan saja SD irinya tidak terima, kita punya struktur , karena yang berjuang selama ini adalah tenaga kesehatan ungkapnya sambil meminta pewarta mengirim nomor WhatsApp untuk dikirim stuktur gugus tugas

Ditanya kalau bupati mendengar usulan DPRK, ummi mengatakan itu hak pimpinan karena dirinya punya atasan, kalau dikatakan dinas kesehatan tidak bekerja dirinya tak menerima karena data selama ini dari Dinkes semua, maunya DPRK itu berterimakasih pada dinas kesehatan yang telah berjuang, kalau direkomendasi untuk dicopot copot semua, jangan hanya dinas kesehatan, ujarnya sambil ketawa.

Sebelumnya pihak Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dalam sidang paripurna menyorot kinerja Kepala Dinas kesehatan dalam menangani Covid 19 dan uang terlalu besar tapi tidak mampu menekan penyebaran virus tersebut, sehingga Pansus kesehatan meminta Bupati Ramli mencopot Kadis lalu menggantikan dengan orang lain yang lebih profesional, demikian kesimpulan Dr ibacakan wakil ketua Pansus Ali Hasyimi.

(FL)