FORBES DPR dan DPD RI Desak Pemerintah Aceh Segera Bangun Laboratorium Covid-19

bimcmedia.com, Jakarta : Mengingat pendemi COVID-19 di Aceh semakin meningkat tajam, rumah sakit sudah kewalahan, akibat kita lalai diawal karena terlena mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat juga tergiur dengan penetapan zona hijau.

Karena itu Forum Bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (Forbes DPR dan DPD RI ) asal Aceh mendesak Pemerintah Aceh untuk lebih fokus mengatas pandemi covid-19 yang angkanya kini semakin naik di bumi serambi Mekkah. Sebagaimana disampaikan ketua Forbes melalui relise yang diterima bimcmedia.com sabtu malam (5/9/2020)

"Desakan ini merupakan bentuk kepedulian kita semua guna menekan angka kematian dan mengurangi resiko tertular virus corona di kalangan warga" Tegasnya

Dalam mewujudkan kepedulian, Forbes DPR dan DPD RI Asal Aceh Mendesak Pemerintah Aceh agar Segera membangun Laboratorium COVID-19 di Wilayah Barat Selatan Aceh, Pantai Timur Utara dan Tengah tenggara, melakukan tes PCR secara menyeluruh minimal 1: 1000 sesuai standar WHO, kemudian Memperbanyak laboratorium Tes PCR minimal 5 lokasi di wilayah pantai timur dan utara yang bisa ditempatkan di Lhokseumawe. Urainya

Nasir djamil melanjutkan Untuk kawasan Pantai barat di tempatkan laboratorium di Meulaboh, pantai selatan di Tapaktuan, dan pantai tengah di Takengon .

Laboratorium ini tentu sangat dibutuhkan guna membantu laboratorium kesehatan milik Kemenkes di Lambaro dan laboratorium Universitas Syiah Kuala, yang selama ini telah eksis dan bekerja maksimal, tambahnya

Menurut Politisi Aceh di Jakarta, Pemerintah Perlu segera merekrut relawan tenaga medis di setiap Rumkit di Aceh, karena saat ini tenaga medis banyak di isolasi. Pemerintah Aceh didesak untuk melakukan kegiatan yang menimbulkan ketidakpercayaan di tengah Masyarakat dan dana refocusing covid-19 direalisasikan secara transparan dan akuntabel sehingga tepat guna dan berdaya hasil guna.

Selain itu Mereka Mengajak seluruh pemangku kepentingan di Aceh agar membangun kepercayaan dan kesadaran publik guna melakasanakan protokol kesehatan secara konsisten.
Kemudian Pemerintah Aceh segara mendata secara akurat warga yang tidak mampu dan terpapar ekonominya akibat pandemi covid-19 guna mendapatkan bantuan sosial.

Karena data terpadu kesejahteraan sosial di Aceh menjadi mutlak dibutuhkan, tutup Ketua sambil memberi salam hormat

---

(FL)