Fraksi Hanura Dorong Walikota Tingkatkan Program Kelapa Sawit Lewat ISPO

Bimcmedia.com, Subulussalam-Untuk mencapai kebutuhan dan keuntungan bagi masyarakat kota Subulussalam yang memiliki kebun sawit, Walikota Subulussalam diminta dapat mendukung program peningkatan kelapa sawit lewat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) agar harga Tandan Buah Segar (TBS) masyarakat punya standar legalitas dan harga jual yang meningkat seperti daerah lain.

Hal itu disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Subulussalam dari Fraksi Hanura, Jumadin pada saat pengesahan Raqan APBK Subulussalam, Kamis (6/3/2025).

"Untuk kebutuhan dan mencapai keuntungan masyarakat pemilik kebun sawit, kami minta Walikota untuk memerintahkan Dinas terkaiat bekerja maksimal dalam melaksanakan program peningkatan kelapa sawit di kota Subulussalam," Kata Jumadin.

"Melalui program itu nantinya kita harapkan harga Tandan Buah Segar (TBS) masyarakat kota Subulussalam punya standar legalitas dan harga jual yang meningkat seperti daerah lain, " Ujarnya.

Ditambahkan, Fraksi Hanura juga meminta Walikota agar membentuk pengawasan yang terukur dan teruji untuk pengawasan pabrik dan perkebunan kelapa sawit yang ada di kota Subulussalam agar masyarakat serta pekerja tidak dirugikan sepihak oleh pemilik perkebunan dan pabrik.

Ia juga menyampaikan permainan harga TBS di setiap pabrik, permainan Remendemen dan permainan pola tenaga kerja di setiap pabrik dapat menimbulkan konflik di lingkungan masyarakat.

Dasar itu terang jumadin Fraksi Hanura meminta Walikota agar membentuk pengawasan yang terukur dan teruji untuk pengawasan pabrik dan perkebunan kelapa sawit yang ada di kota Subulussalam.

Pada kesempatan itu juga, Jumadin juga menyampaikan terimakasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRK Subulussalam juga Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK) Subulussalam yang telah berhadir dalam pembahasan Raqan APBK dan disetujui menjadi Raqan APBK Subulussalam Tahun anggaran 2025.

Sebelumnya, Fraksi Hanura Minta Walikota Subulussalam Perjuangkan Nasib Tenaga Kontrak.

"Kami sampaikan kepada Walikota Subulussalam untuk segera melakukan langkah-langkah konkrit yang dapat menguntungkan tenaga kontrak yang berstatus R3 -Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja(PPPK), " Ucap Jumadin.

Kata Jumadin, Fraksi Hanura , meminta Walikota agar tenaga kontrak yang sudah belasan tahun mengabdi agar mendapatkan kepastian atau mendapatkan pola mekanisme kerja di Pemerintahan Kota Subulussalam.