Fraksi PAN Sorot Berbagai Persoalan Di Aceh Barat

Fraksi PAN
Suasana rapat paripurna DPRK Aceh Barat tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahun 2020 Selasa (6/7/2021) /bimcmedia.com

Bimcmedia.com, Meulaboh : Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat menyoroti berbagai persoalan yang terjadi selama ini dan mulai dilupakan publik, ada banyak kasus dipertanyakan dalam rapat paripurna ke III tahun 2021 saat berlangsung pemandangan umum rancangan qanun pertanggungjawaban pelaksanaan Pendapatan Belanja Kabupaten diruang sidang utama Selasa (06/07/2021)

Dalam pandangan umum yang dibacakan oleh Juru bicara fraksi PAN Nasruddin,S.I.KOM dihadapan pimpinan Dewan dan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Aceh Barat menyoroti persoalan mulai dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) , Dinas Kesehatan, pertanian, persoalan Rumah sakit Umum cut nyak Dhien sampai anggaran makan minum tamu di Setdakab Aceh Barat

Nasruddin mempertanyakan kepada BPKD tentang mobil dinas yang tidak tertip lagi pemakaian karena itu merugikan Daerah, penyewaan lapak di pasar bina usaha terindikasi inprosedural kemudian sembarautnya pasar kemudian lahan Suzuya mal ditemukan penggunaan nya tidak sesuai MoU, Kemana uang sewa lahan dibelakang selama ini disetor karena tidak masuk dalam Pendapatan Asli Daerah

Fraksi PAN juga mempertanyakan transparansi anggaran dari papan reklame dalam kota, jumlah hotel, losmen dan rumah makan yang tumbuh selama ini, ruko milik Pemkab tidak disewakan kepada warga setempat seperti di Gampong panggong, kemudian PAN menanyakan sumbangan investor dari PT Mifa Bersaudara karena laporan BPKD capaian PAD masih nol persen untuk tahun 2020, sementara informasi didapatkan bahwa PT.Mifa telah menyetirnya sebesar Rp. 2 Milyar, dasar itu ditanyakan kemana mengalir sumbangan perusahaan tersebut karena tidak masuk ke Pendapatan Daerah

" Uang PT.Mifa bersaudara telah disetor Rp 2 M, namun tidak muncul dalam PAD 2020, dikemanakan uang tersebut" tanya Juru bicara Fraksi

Selain itu, Fraksi PAN meminta data detail dinas kesehatan tentang obat apa saja yang telah disalurkan ke puskesmas, menanyakan realisasi anggaran Covid 19, jumlah Alat Pelindung Diri (APD) dan sasaran penyaluran dan keberadaan alat PCR sumbangan Masyarakat Aceh Barat.

BACA JUGA : 

Dipertanyakan juga kenapa ruangan isolasi Covid 19 di beuregang tahun 2019 telah direhab kenapa tahun 2020 di rehab lagi, selain itu juga diminta pertanggungjawaban oleh DPR tentang wastafel, alat disinfektan otomat untuk sekolah, masjid , APD dan Masker ke sekolah, masjid dan puskesmas mana saja telah disalurkan dengan dana hibah yang dialokasikan, tanya Nasruddin

Yang menarik, anggaran makan minum pendopo di masa Covid 19 sebesar Rp. 827 juta habis terpakai, sementara di masa pandemi tamu sangat ketat, kenapa anggaran bisa habis seperti tahun-tahun sebelumnya, mohon dijelaskan sejujur jujurnya, tukas Nasruddin

Kepada bidang ekonomi pembangunan fraksi PAN mempertanyakan keberadaan uang Operasi Tangkap Tangan (OTT) Meuligoe hotel tahun 2019 lalu, kemudian kepada Bupati ditanya kenapa diberikan izin penggunaan tanah 20 Ha milik Aceh Barat kepada PLTU Nagan Raya, tanya fraksi sebagaimana dibacakan juru bicara

Untuk Badan Layanan Umum (BLUD) Rumah Sakit Umum cut nyak Dhien Fraksi PAN menggali persoalan Dewan pengawas tak berfungsi efektif, saat ini RSUD sedang terlilit hutang namun tak terlihat kontribusi Dewan pengawas, kemudian mereka juga mempertanyakan keberadaan alat radiologi, alat ronsen yang pernah digunakan di ruang Covid dan meminta data pada siapa saja rumah sakit berutang.

" Mohon diberikan rincian data kepada Kami, Vendor-vendor pengadaan obat ke RSU CND yang masih terhutang kepada Mereka" diminta oleh PAN dalam rapat paripurna.

___

( FL)

Komentar

Loading...
error: Content is protected !!