Fraksi Partai DPRA Tandatangani Petisi AGAM

Bimcmedia.com, Banda Aceh : Perwakilan fraksi partai di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DRPA) menandatangani petisi yang diserahkan oleh Aliansi Gerakan Aceh Menggugat (AGAM), pada saat aksi demonstrasi penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berlangsung di gedung DPRA, jalan Teungku Daud Beureueh, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, sekitar pukul 18.30 WIB, Jumat (09/09/2022).

Aksi yang berlangsung mulai dari pukul 15.00 WIB ini dihadiri oleh puluhan mahasiswa yang tergabung dalam beberapa organisasi. Dalam aksi unjuk rasa itu, ada 6 poin tuntutan yang disuarakan oleh para mahasiswa, diantaranya yaitu mendesak Pemerintah pusat melalui DPRA untuk mencabut keputusan kenaikan harga BBM subsidi dan non subsidi, mengevaluasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan dan pendistribusian BBM agar tepat sasaran, serta mendesak pemerintah secara serius memberantas mafia BBM.

Selain itu, melalui koordinator lapangan (Korlap) aksi, Dedi Saputra menyampaikan kepada awak media, bahwa aksi ini juga bertujuan untuk menuntut pemerintah untuk merealisasikan sepenuhnya pasal 33 undang-undang dasar 1945 dan menunda Proyek Strategis Nasional yang dirasa tidak berdampak langsung kepada rakyat serta mengalihkan anggaran tersebut untuk subsidi BBM saja. Kemudian, mereka juga mendesak DPRA komisi II untuk mengevaluasi dan memantau secara transparansi kinerja dari Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA).

"Kami meminta kepada Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi dan mengaudit kinerja BPMA karena kami menilai lembaga tersebut tidak berfungsi dengan semestinya serta tidak adanya transparansi," tegasnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua DPR Aceh, Hendra Budian, menyampaikan bahwa pihak DPRA telah mengirimkan surat yang menyatakan penolakan terhadap kenaikan BBM dan meminta pemerintah mengevaluasi kembali kebijakan tersebut dan menenangkan situasi masyarakat, mengingat kondisi Indonesia saat ini baru saja pulih dari pandemi.

"Seluruh fraksi DPR Aceh secara kelembagaan menyatakan satu kesatuan dengan rakyat Aceh. Seluruh komisi menyatakan sikap yang bulat dan sepakat untuk menolak kenaikan BBM. Kami juga meminta Pemerintah mereformulasikan kebijakan BLT dan Bansos," jelasnya.

***