Fraksi Partai Hanura Minta Walikota Subulussalam Cabut Anggaran TPP

Bimcmedia.com, Subulussalam :  Fraksi Partai Hanura merekomendasikan agar Walikota Subulussalam mencabut Anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN jika tidak dilakukan evaluasi terhadap prosedur serta pelaksanaannya.

Demikian disampaikan khalidin anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Subulussalam saat membacakan pendapat akhir dari Fraksi Partai Hanura dalam rapat paripurna DPRK Subulussalam dalam rangka persetujuan bersama atas rancangan Qanun tentang anggaran pendapatan dan belanja kota Subulussalam tahun anggaran 2023 dan persetujuan bersama atas rancangan Qanun tentang perubahan batas Qanun nomor 6 Tahun 2021 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kota Subulussalam tahun 2019-2024.

Kegiatan itu berlangsung di Gedung DPRK Subulussalam pada Rabu 30 November 2022 yang tampak dihadiri Walikota Subulussalam H.Affan Alfian Bintang SE, Wakil Walikota Subulussalam Drs.Salamaza ,Ketua DPRK Subulussalam Ade Fadly Pranata Bintang, Kapolres Subulussalam Ajun Komisaris Besar Polisi Muhammad Yanis SIK, MH,Dandim 0118 Subulussalam,Kajari Subulussalam,Sekwan Abdul Ujung ,Para Kepala SKPK dan juga Para Kepala Mukim dalam wilayah Kota Subulussalam.

"Fraksi Partai Hanura merekomendasikan Walikota Subulussalam agar mencabut
Anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai(TPP) ASN jika tidak dilakukan evaluasi terhadap prosedur serta pelaksanaannya."Kata Khalidin

Ditambahkan Frkasi Hanura meminta kepada kepala Dinas Pendidikan kota Subulussalam untuk lebih memperhatikan peningkatan kapasitas guru di bumi kota Sada kata selain fokus terhadap pembangunan fisik.

Bukan Sampai disitu saja Sambung Khalidin Fraksi Hanura juga merekomendasikan agar Walikota Subulussalam memaksimalkan balai peternakan dan balai benih ikan yang sudah dilakukan rehabilitasi dan pembangunan pada tahun ini sehingga peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat lebih maksimal.

Lebih lanjut disampaikan meminta seluruh SKPK yang memiliki sumber dana DOKA untuk melakukan proses pelaksanaan program pada awal tahun sehingga manfaatnya lebih maksimal.

"Guna mencapai hasil yang lebih maksimal diminta kepada Seluruh SKPK yang memiliki sumber dana DOKA untuk melakukan proses pelaksanaan program pada awal tahun." Sampainya

Fraksi Partai Hanura juga berharap agar kedepannya Walikota Subulussalam dapat lebih memperhatikan ketetapan waktu penyampaian dokumen Raqan APBK dikarenakan sangat berpengaruh pada pembahasan anggaran. [MB]