Imam Nugroho, S.E.,Ak. Minta Pemerintah Aceh untuk Tidak Hapuskan JKA

Bimcmedia.com, Meulaboh : Ketua Lembaga Kemanusiaan JPA meminta Pemerintah Aceh mempertahankan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). pemerintah Aceh harus mengevaluasi program itu, tapi tidak menghapusnya.

"Kebermanfaatan program JKA hari ini sangat dirasakan oleh masyarakat Aceh Selama program JKA berjalan, masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama untuk berobat," kata Imam Nugroho, S.E.,Ak. kepada pewarta bimcmedia.com,Sabtu, (19/03/2002).

Imam Nugroho mengaku banyak dari masyarakat yang meminta program JKA dipertahankan. Menurutnya, JKA merupakan program unggulan Aceh dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kesehatan yang baik.

Jika ada kendala dengan sistem atau ada tumpang tindih data, harus dievaluasi menyeluruh secara bersama-sama, tapi jangan dihapus," Imam Nugroho Aktivis Pemuda Aceh.

masalah data peserta, serta pelayanan BPJS yang jauh dari harapan. Evaluasi itu menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh untuk mengingatkan pihak BPJS agar memberikan pelayanan terbaik.

"Ibarat rumah, kalau bocor atap, itu yang harus diperbaiki, jangan dihancurkan rumahnya," ujar Imam Nugroho.

Aktris Pemuda Aceh menyebut, bila Pemerintah Aceh menghentikan program JKA, dipastikan bakal berdampak buruk bagi masyarakat Tanah Rencong. Masyarakat yang hidup pas-pasan bakal menjadi miskin bila sakit karena harus membayar premi atau biaya pengobatan mandiri, Pembayaran itu disebut bakal membebani masyarakat.

"Untuk penyakit tertentu dengan penanganan operasi malah memakan biaya puluhan juta rupiah," ujar Ketua JPA Aceh.

"Biaya premi anggota JKN akan menambah beban masyarakat dan berdampak pada meningkatnya kemiskinan di Aceh," jelas Imam Nugroho, S.E., Ak

Jadi kenapa harus dihapuskan program baik ini, dan bermanfaat untuk 2.2 juta rakyat Aceh. Mereka bergantung dengan JKA. Itulah tugas pemerintah Aceh dan DPRA, dan aktivis untuk mengontrol, jangan sampai dihilangkan," tuturnya.

"Dalam hal perbaikan layanan, penting juga dibuat aplikasi sistem lapor yang terintegrasi antara pemerintah, DPRA, BPJS, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan lainnya yang bisa diakses oleh pasien. Sehingga jika ada kendala dalam pelayanan, langsung tersampaikan ke pihak BPJS," terangnya. Imam Nugroho, S.E.,Ak

"Saya berharap Gubernur Aceh dan DPRA untuk meninjau ulang terkait penghapusan program JKA. JKA adalah warisan yang harus dirawat, disempurnakan, dan diteruskan oleh siapa pun yang menjadi pemimpin di Provinsi Aceh ini," tutup Imam Nugroho, S.E.,A