Instansi Sebagai Subjek Hukum dengan Posisi Sebagai Korban dalam Dugaan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Instansi
Budi, S.H. mahasiswa Pascasarjana hukum ekonomi syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung | Dok Pribadi
Instansi Sebagai Subjek Hukum dengan Posisi Sebagai Korban Dalam Dugaan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Oleh :

Budi, S.H.
 mahasiswa Pascasarjana hukum ekonomi syariah 
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Bimcmedia.com, Opini : Instansi tentu bukan kata asing yang tidak pernah kita dengar, misalnya saja dalam urusan keadministrasian. Tugas pokok dan fungsi dari suatu instansi sebagai pemangku kebijakan dalam satu urusan tertentu sebagaimana alasan kenapa instansi itu dibentuk, yang secara umum dapat dikatakan sebagai fasilitas dan memberikan pelayanan pada masyarakat. Jika mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, Instansi dapat dimaknai sebagai badan pemerintah umum atau bagian dari Departemen yang berfungsi untuk menyelenggarakan suatu tugas dilingkungan teritorialnya.

Dikarenakan instansi berfungsi memberikan pelayanan dan penyelenggaraan kepada masyarakat, tentu hal ini tidak terlepas dari yang namanya struktur kepengurusan, misalnya mulai dari ketua atau direksi, pengurus harian dan keanggotaan lainnya. karena mengingat dari pada tugasnya, maka bukan hal yang aneh jika sering terjadi gesekan-gesekan dengan masyarakat sebagai orang yang berkepentingan dalam urusan yang menjadi tanggungjawab dari instansi tersebut. Baik itu instansi sebagai pihak yang dirugikan ataupun sebagai pihak yang merugikan.

Jika pergejolakan itu tidak dapat terhindarkan, maka upaya terakhir yang bisa dilakukan adalah membawa ke jalur hukum sesuai dengan duduk perkara yang dipersoalkan. Hal ini tentu merupakan hal yang sangat tepat, mengingat hukum itu berfungsi yang salah satu diantaranya adalah sebagai Ultimatum Remedium atau dengan istilah yang lebih sederhana sebagai upaya atau jalan terakhir, terkhusus dalam konteks persoalan hukum pidana.

Tapi, muncul satu pertanyaan yang paling mendasar. Apakah instansi bisa dikatakan sebagai subjek hukum? Berdasarkan teori yang dijelaskan oleh beberapa akademisi, bahwa selain manusia secara kodrat, badan hukum dan instansi juga memiliki eksistensi sehingga ambil bagian menjadi subjek hukum yang juga dimandatkan untuk dibebankan hak dan kewajiban. Instansi ini diakui sebagai subjek hukum lantaran salah satu alasan yang diantaranya karena ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya, sehingga badan hukum dalam bentuk instansi ini dapat menggugat dan digugat didepan muka peradilan.

Kemudian alasan selanjutnya instansi dijadikan sebagai subjek hukum karena terdiri dari orang-orang yang dibentuk oleh hukum itu sendiri.

Sebenarnya, selalu terjadi pergulatan pandangan terkait mengapa badan hukum yang turunannya berbentuk instansi kemudian dijadikan sebagai subjek hukum. Banyak pandangan yang ada dan digunakan di dunia akademik untuk menjelaskan persoalan tersebut.

Misalnya menurut Salim, teori yang paling berpengaruh dalam hukum positif adalah teori konsensi yang intinya mengajarkan bahwa apapun bisa disepakati termasuk siapa saja yang menjadi subjek hukum jika hal tersebut sudah diakui oleh Negara yang bersangkutan dengan mengakomodir kedalam peraturan perundang-undangan yang ada. Lebih jauh lagi misalnya, berdasarkan pasal 1654 KUHPerdata bahwa badan hukum diinterpretasikan sebagai “semua perkumpulan yang sah adalah seperti halnya dengan orang-orang preman, berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan umum, dalam mana kekuasaan itu telah diubah, dibatasi ditundukkan pada acara-acara tertentu”

Sebelumnya dalam pasal 1653 KUHPerdata diatur berkaitan dengan perkumpulan adalah “selainnya perseroan yang sejati oleh undang-undang diakui pula perhimpunan orang sebagai perkumpulan, baik yang diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun yang diterima sebagai diperbolehkan, atau telah didirikan untuk suatu , maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan”. Jika mengacu kepada pasal di atas, maka ada tiga jenis perkumpulan yang bisa dikatakan sebagai badan hukum, pertama, perkumpulan yang diadakan oleh kepentingan umum.

Kedua, perkumpulan yang diakui oleh kekuasaan umum. Ketiga, perkumpulan yang diadakan untuk fungsi tertentu dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada. Beberapa tahun terakhir, kasus yang paling signifikan melibatkan seseorang dengan instansi dalam ranah hukum pidana adalah kasus pencemaran nama baik melalui media sosial yang biasanya dijerat dengan undang-undang Informasi Transaksi Elektronik ataupun pencemaran nama baik seperti yang dimaksudkan pasal 310 KUHP.

Misalnya berkaca dari kasus beberapa tahun kebelakang yang melibatkan kepala Koordinator Kontras yaitu Haris Azhar yang dilaporkan oleh tiga instansi Negara sekaligus, diantaranya Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional. Sebagai Institusi Negara, ketiga lembaga yang melaporkan Haris Azhar atas tindak pidana pencemaran nama baik sudah sangat relevan untuk diperbincangkan mengingat ketiga lembaga tersebut menjalankan tugas dan fungsi Negara.

Artinya semua institusi bisa menjadi pelapor khususnya dalam dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang ditujukan pada instansi tersebut dengan catatan memiliki bukti yang kuat dan apa yang dituduhkan itu memang tidak benar adanya. Pasal yang biasanya digunakan untuk menjerat dugaan tindak pidana semacam ini yaitu pasal 310 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE apabila menggunakan media elektronik, yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak dalam mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik,"

Jadi dalam hal ini instansi juga diakui sebagai subjek hukum sehingga dapat diembankan hak dan kewajiban hukum sehingga bisa menjadi pelapor dalam satu persoalan hukum khususnya dalam dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang dimaksudkan dalam pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat 3 UU ITE semasih unsur dalam pasal tersebut terpenuhi dan yang dituduhkan itu tidak benar adanya. Akan tetapi, antara pasal 27 ayat 3 UU ITE ini berbeda dengan pasal 310 KUHP. Jika dalam pasal 310 KUHP, bahwa tenyata yang dituduhkan oleh si penuduh benar dilakukan oleh si tertuduh sesuai dengan apa yang dituduhkan, pasal 310 KUHP menjadi gugur untuk menjerat si penuduh. Tapi dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE, terlepas perbuatan itu benar atau tidak dilakukan oleh si tertuduh, maka perbuatan si penuduh telah memenuhi unsur pasal tersebut.

Jadi dapat ditarik sebuah kesimpulan, bahwa walaupun kita sebagai warga Negara Indonesia hak kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi dalam pasal 28 E ayat 3, kehati-hatian itu harus tetap ditanamkan dalam mengkritik instansi atau seseorang apalagi menggunakan media elektronik atau media sosial. Karena jika kita kecewa akan kinerja sebuah instansi ada prosedur dan tahapan-tahapan yang harus dilewati yang sudah ditetapkan sedemikian rupa dalam Undang-undang dalam menindaki kekecewaan terhadap instansi tersebut.

Menyebarkan kekecewaan di media sosial bukan solusi yang diperintahkan Undang-Undang dan justru bertentangan dengan undang-undang yang ada yaitu pasal 27 ayat 3 UU ITE yang nantinya akan berujung pada tindak pidana pencemaran nama baik, ujaran kebencian atau fitnah belaka.

***

Komentar

Loading...
error: Content is protected !!