Jelang Pembahasan APBK Bireuen, FORKOPMABIR Harap PEMDA Utamakan Pengembangan Sektor SDM Anak Muda

Jelang Pembahasan APBK Bireuen, Forkopmabir Harap PEMDA utamakan Pengembangan Sektor SDM Anak Muda
Ketua Presidium Forum Komunikasi Pemuda Mahasiswa Bireuen (FORKOPMABIR) DKI Jakarta, Agussalim/bimcmedia.com/Ist

bimcmedia.com, Jakarta : Menjelang pembahasan APBK Bireuen untuk tahun 2021 yang diprediksi akan dilaksanakan beberapa waktu kedepannya.

Ketua Presidium Forum Komunikasi Pemuda Mahasiswa Bireuen (FORKOPMABIR) DKI Jakarta, Agussalim kepada bimcmedia.com, Rabu, (25/11/2020), berharap Pemerintah Daerah dalam hal ini pihak Eksekutif dan Legislatif untuk dapat memperhatikan unsur OKP yang selama ini ada di Bireuen dengan mengikutsertakan Organisasi Kepemudaan dalam hal koordinasi pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda demi terjalinnya sinergitas dalam hal pembangunan SDM Pemuda yang selama ini masih kurang perhatian dari Pemerintah setempat.

Selanjutnya Agus Salim juga menambahkan, mengingat keberadaan OKP di Bireuen saat ini masih sangat memprihatinkan. Padahal kalau kita membuka lembaran visi misi daerah yang sedang dicanangkah oleh pihak PEMDA hari ini, tentunya tak akan dapat berjalan maksimal jika tanpa terjalinnya koordinasi dan sinergitas dengan unsur lembaga kepemudaan yang telah lama ada dan masih berperan aktif sampai hari ini.

“Seperti yang tertuang melalui visi misi pemerintah daerah hari ini dalam hal menata dan mengembangkan potensi pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata untuk membangun masyarakat

Bireuen yang berkualitas dan berdaya saing serta meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Mengutip point dalam visi-misi tersebut perihal upaya pencapaian misi ini dimulai dari, pengembangan sistem informasi dan database potensi-potensi yang dimiliki oleh pemuda Bireuen dari segala bidang, diantaranya pada potensi olah raga, seni budaya, serta pada bidang keagamaan. Dilanjutkan dengan upaya pembinaan dan pengembangan potensi pemuda, olah raga dan pariwisata pada Kabupaten Bireuen yang akan dilakukan tidak hanya pada aspek penyediaan sarana prasarana pendukung namun juga termasuk pada penataan regulasi terkait, serta pembinaan sumberdaya manusia-nya, yaitu pemuda dan masyarakat pada kawasan pariwisata, sehingga upaya untuk menciptakan

kawasan wisata Islami di Bireuen akan dapat tercapai. Hal tersebut tentunya tidak akan terwujud jika keterlibatan organ pemuda dikesampingkan oleh pihak pemerintah daerah”, Jelasnya.

Kemudian ia juga menyampaikan, terkait dengan janjinya pihak pemerintah daerah yang sempat dibicarakan saat pertemuan dengan segenap kumpulan anak muda di Bireuen beberapa waktu lalu tentang rencana penyediaan gedung pemuda yang sampai hari ini masih belum ada tindak lanjut kejelasan, ini menandakan bahwa lamban dan semacam kurangnya keseriusan dan juga perhatian pihak pemerintah daerah dalam hal pengembangan potensi generasi muda.

“sangat disayangkan jika di Bireuen yang kita kenal dengan banyaknya kreativitas generasi muda, mulai dari seni budaya, olahraga, dan berbagai keahlian yang dimiliki oleh anak muda Bireuen. Namun tidak dimanfaatkan dan diberdayakan dengan masih kurang adanya dukungan penuh oleh pemerintah daerah maka visi misi yang ada hanya sebagai tulisan dalam lembaran visi misi semata. Seperti kita ketahui pada tahun 2017 lalu, Kabupaten Bireuen juga telah ditetapkan sebagai salah satu kota Kreatif di Indonesia yang berlangsung di hotel The Pade Banda Aceh oleh Deputi Infrastruktur Banda Ekonomi Kreatif (Bekraf) yang sekarang ini telah menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan juga dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Bireuen saat itu", Sebut Pria yang akrab disapa Agsal tersebut.

Selanjutnya, ia juga berharap untuk pemerintah daerah kedepannya dapat kembali memberikan bantuan Beasiswa bagi putra/putri terbaik Mahasiswa dan Bagi Santri Kurang Mampu yang sedang menimba ilmu diberbagai universitas dan layak menerima bantuan Beasiswa tersebut terutama yang sedang menimba ilmu di tujuh lembaga pendidikan tinggi diwilayah Bireuen itu sendiri.

"Ini juga penting karena Beberapa waktu lalu Bireuen baru saja ditetapkan sebagai kota santri saat upacara peringatan hari santri Nasional yang digelar di halaman pendopo Bupati Bireuen. Secara otomatis berarti pemerintah memiliki PR tanggung jawab penuh untuk peduli pada pengembangan lembaga pendidikan

Dayah dan Pesantren dalam mewujudkan lahirnya SDM berkualitas dari unsur Dayah dan Pesantren agar dapat melanjutkan studinya hingga ke tingkat Perguruan Tinggi, agar tercapainya maksud pemerintah yang mengharapkan santri kedepannya dapat juga berkontribusi sebagai pemegang estafet dalam pembangunan Aceh terutama Bireuen seperti yang disampaikan dalam pidato Bupati pada upacara peringatan hari santri Nasional", Imbuh Agsal.

Lanjutnya, mengenai perihal tersebut pihaknya berencana akan melakukan pertemuan dalam bentuk diskusi dan silaturrahmi secara virtual mengingat masih dalam kondisi Covid-19, terkait persoalan keberadaan organ kepemudaan di Bireuen yang selama ini dilanda ambigu

akan keberlanjutan posisi generasi muda Bireuen sebagai modal penyokong untuk dapat berkontribusi dalam membantu pengembangan pembangunan Daerah. Apalagi Bireuen yang dikenal dengan icon kota juang sebagai lokomotif segitiga emas ekonomi Aceh, tentunya sektor potensi pengembangan kawasan wisata, terutama wisata alam, kuliner, dan lain sebagainya sangat mumpuni, jika itu dapat digarap dengan gagasan dan renstra yang jelas, terstruktur dan terukur serta juga melibatkan semua stakeholder terkait termasuk OKP-OKP yang ade sebagai bagian dari mitra pemerintah.

Tak hanya itu, ia juga menyinggung terkait dengan polemik Rencana pemotongan jerih perangkat gampong di seluruh Kabupaten Bireuen yang akan dilakukan

mulai tahun 2021, dan kemudian menuai reaksi dan kecaman dari berbagai kalangan di wilayah Bireuen seharusnya harapan musyawarah sesuai dengan PP yang berlaku dengan pertimbangan para Aparatur Desa sebagai garda terdepan dalam pelayanan masyarakat.

“Saya mengira terkait dengan polemik tersebut, seharusnya perlu untuk dilakukan musyawarah antara kedua belah pihak, dan DPRK sebagai bagian yang memiliki kewenangan dari fungsi pengawasan juga perlu melakukan kajian mendalam yang sifatnya bijak tanpa diskriminasi serta tidak menabrak PP yang berlaku, sehingga keputusan yang diambil juga tidak mediskreditkan sebagian pihak. Kami segenap unsur pemuda Bireuen mendukung penuh upaya perjuangan yang

dilakukan segenap kepala Desa di Kabupaten Bireuen dalam mencari jalan tengah terkait perihal persoalan tersebut. Jangan sampai cuma gara-gara permasalahan polemik jerih perangkat Desa yang dipangkas, dikhawatirkan kedepannya akan berdampak pada permasalahan pembangunan desa itu sendiri, secara otomatis ini akan berakibat fatal. Karena kita melihat selama beberapa tahun terakhir ini, dengan adanya dana desa, Potensi pertumbuhan dan perkembangan desa-desa berjalan secara signifikan dan sangat membantu ketertinggalan yang selama ini terjadi. Untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan ekonomi masyarakat setiap daerah yang dimulai dari Desa. Kekhawatiran kita jika jerih halal perangkat desa jadi di pangkas akan melemahkan semangat pembangunan”, Pungkas Agsal.

---

(Redaksi/RL)

Komentar

Loading...