Jika Dipaksakan Pilchiksung Aceh Barat Gunakan Dana Gampong, Ini Ancaman Ramli ,SE

Laporan ,
Bimcmedia.com
Bimcmedia.com | Jika Dipaksakan Pilchiksung Aceh Barat Gunakan Dana Gampong, Ini Ancaman Ramli,SE/Ist

Bimcmedia.com, Meulaboh; Terkait pelaksanaan pemilihan Keuchik di Aceh Barat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat Ramli ,SE ingatkan penyelenggara agar tidak mendobrak aturan, jika juga dipaksakan menggunakan Anggaran Gampong murni yang tak sesuai amanat undang-undang dirinya akan menggugat ke ranah hukum nantinya

Baca Juga:

Jika Dipaksakan Pilchiksung Aceh Barat Gunakan Dana Gampong, Ini Ancaman Ramli,SE

Apabila pelaksanaan pemilihan Keuchik serentak secara langsung dilaksanakan September mendatang di Aceh Barat dengan mendobrak aturan yang lebih tinggi, besar kemungkinan penyelenggara akan berhadapan dengan hukum nantinya, jika itu terjadi jelas yang korban adalah rakyat

Berdasarkan laporan Masyarakat ke pihak DPRK dari berbagai Gampong di Aceh Barat, terkait Pilchiksung maka pihak Dewan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan melibatkan pihak terkait di bumi Teuku Umar membahas berbagai persoalan yang muncul jelang pemilihan kepala Desa

" Kami lihat ada Peraturan Bupati (PERBUP) Aceh Barat sangat bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 72 tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa secara serentak" kata Ramli kepada media, Jum'at (5/8/2022)

Pasal yang bertentangan diantaranya Keuchik definitif harus mengundurkan diri untuk maju kembali, sedangkan PJ.Keuchik boleh cuti saja tiga hari, hal ini kan aneh, harusnya PJ. Mengundurkan diri, Keuchik definitif cuti kemudian bertugas kembali sampai masa jabatannya habis, terang Ramli

" PERBUP yang dikeluarkan Bupati itu aneh, Keuchik definitif harus mengundurkan diri, sedangkan PJ. Cukup cuti, sudah terbalik dengan arahan Permendagri nomor 73 tahun 2020" ungkap Ramli sambil tertawa

Selain itu, sampai saat ini anggaran untuk Pilchiksung tidak ada, rencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) , jika itu dilakukan maka suatu saat nanti akan menjadi masalah, kecuali daerah ini masih Covid 19, saat ditanya masih Pandemi pihak pemerintah tidak menjawabnya di forum RDP, ungkapnya heran

Kalau masih suasana Covid 19 dibenarkan penggunaan dana APBG untuk Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tapi harus ada dana shering dari APBK, sampai saat ini anggaran itu tidak ada, yang ada anggaran sosialisasi Qanun Rp 200 juta, bebernya

" PERBUP ini saya lihat sarat kepentingan politik" tegasnya

Ditanya apa dewan mendapat informasi beberapa waktu lalu PJ.Keuchik pernah dikumpulkan Bupati terkait pemilihan Keuchik sehingga Pj.Keuchik termotivasi di sejumlah gampong untuk maju sebagai calon Keuchik, Ramli,SE mengatakan informasi itu belum sampai padanya, jika seandainya diketahui maka akan dipermasalahkan kemarin

Pemilihan Keuchik diakuinya adalah harapan Masyarakat, namun tahapan-tahapannya jangan dipaksakan , contoh perbaikan berkas tak ada disediakan waktu yang cukup, selain itu ada hal aneh dibuat dalam aturan itu jika Keuchik definitif dan Kepala Urusan (KAUR) mau maju harus ada surat Inspektorat, sedangkan dalam Permendagri nomor 72 tidak ada diatur, kata politisi Partai Amanat Nasional itu

Mantan ketua DPRK Aceh Barat itu yang punya segudang pengalaman politik menambahkan agar tidak masalah dihari depan maka PERBUP perlu direvisi agar sesuai dengan Permendagri nomor 72 tidak 2020, namun jika juga dipaksakan maka dirinya siap mendampingi Masyarakat untuk menggugat, dirinya siap membiayai pengacara, pungkas Ramli serius

***

Komentar

Loading...
error: Content is protected !!