Ketua KPK : Bupati dan Walikota Harus Bertanggung Jawab Atasi Kemiskinan Aceh

bimcmedia.com, Banda Aceh : Kehadiran ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Aceh sejak beberapa hari terakhir ini, jadi berita paling heboh. Banyak pertemuan dengan pihak pelaku pemerintahan di Aceh turut dilakukan.

Ada banyak sorotan dari ketua KPK RI, Firli Bahuri, mulai dari persoalan penegakan hukum hingga persoalan sosial yang terjadi. Salah satunya adalah soal angka kemiskinan di Aceh yang sudah dua tahun berturut turut menyandang sebagai daerah termiskin di Sumatera.

Merespon persoalan itu, Firli meminta Gubernur Aceh agar segera memanggil seluruh Bupati dan Walikota di Aceh untuk melakukan koordinasi dalam upaya penaganan kemiskinan yang masih menjadi dilema di Aceh saat ini.

Ketua KPK berpendapat, bahwa angka kemiskinan Aceh hari ini merupakan sumbangan dari akumulasi angka kemiskinan dari Kabupaten/Kota di Aceh, oleh sebab itu tidak seharusnya tanggungjawab penurunan kemiskinan di Aceh bertumpu pada pundak Gubernur semata.

“Tingkat kemiskinan suatu provinsi, itu bukan kerjanya gubernur, bukan kerjanya DPR, tetapi kerja semua rakyat, mulai yang ada di tingkat desa, kecamatan dan juga kabupaten. Artinya ada andil rekan-rekan bupati dan wali kota, karena angka kemiskinan di provinsi itu adalah angka kumulatif dan representasi dari kabupaten/kota,” kata Firli Bahuri di Banda Aceh, Sabtu (27/3).

Kesempatan yang sama Firli juga berpendapat kemiskinan di Aceh dipengaruhi oleh beberapa hal yang cukup mendasar dalam membangun ekonomi suatu daerah yakni, Pertama harus adanya kepastian hukum dan keamanan serta keadilan, kedua kondisi suatu daerah harus meyakinkan dan memberi peluang untuk pertumbuhan ekonomi dan, Ketiga pemerintah dan segenap unsur lainnya harus mampu menghadapi kondisi krisis seperti saat ini, yaitu pandemi Covid-19.

“Dengan demikian angka pengangguran bisa kita tekan, karena terbukanya ruang lapangan kerja, kalau itu bisa terjadi maka pendapatan rakyat akan meningkat dan sekaligus akan berpengaruh langsung untuk menekan angka kemiskinan,” demikian papar dan pesan Firli Bahuri lagi.

Sementara itu, Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, dalam kesempatan yang sama mengaku kepada wartawan penanganan kemiskinan sudah diperiorataskan oleh pemerintah Aceh, melalui Rancana Pembangunan Jangka menengah (RPJM) tahun 2017-2022.

Selain itu, Nova juga mengharapkan para insan pers yang tergabung dalam Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) untuk ikut ambil andil di bidang kontrol pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan yang berlangsung di Aceh.

“Di dalam RPJM itu sudah dipikirkan tentang bagaimana menurunkan angka kemiskinan, bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan, apa yang harus dilakukan agar kesejahteraan rakyat itu bisa terwujud,” Papar Nova.

“Kemudian kalau ada pertanyaan kenapa angka kemiskinan masih tinggi, menurut hemat Saya mungkin kita kurang konsisten mentaati RPJMA. Oleh sebab itu, untuk saya harap media yang tergabung dalam JMSI ikut mengontrol semua pihak yang terlibat dalam Pemerintahan Aceh, agar konsisten menjalankan program sesuai dengan RPJM Aceh 2017-2022,” demikian pinta Nova Iriansyah dikutip dari Bernas Aceh.Id

---

[AzR]