Ketua Umum Kohati PB HMI Suarakan Aspirasi Perempuan Menolak Kenaikan BBM

Bimcmedia.com, Jakarta; Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggelar aksi unjuk rasa, di depan Istana Negara dan DPR RI terkait wacana Pemerintah mau menaikkan harga BBM, dalam hal ini Ketua Umum Kohati PB HMI Umiroh Fauziah menolak keras kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Senin, (29/08/2022).

Unjuk rasa itu dilakukan sebagai bentuk protes terhadap rencana pemerintah yang akan kembali menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM, dalam kondisi saat ini rencana kenaikan harga BBM subsidi bukanlah satu pilihan yang tepat, dikarenakan ekonomi masyarakat belum pulih pasca bercanda covid-19.

Ketua Umum Korps HMI Wati (Kohati) Pengurus Besar HMI, Umiroh Fauziah mewakili suara perempuan Indonesia menyampaikan rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM sama sekali tidak memihak kepada rakyat Indonesia.

“Menaikkan harga BBM sama dengan menaikkan harga kebutuhan pokok masyarakat. Apa lagi perekonomian masyarakat belum sepenuhnya pulih akibat pandemi Covid-19,” Ungkap Umiroh

Tidak hanya itu menurutnya naiknya harga BBM akan menimbulkan efek domino, kemiskinan yang semakin meningkat, serta upaya negara untuk menumbuh kembangkan sektor UMKM akan terhenti. Dan bukan tidak mungkin pengangguran semakin merajalela akibat PHK dimana-mana, ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Umiroh, langkah yang semestinya diambil Pemerintah adalah fokus pada kebocoran subsidi yang selama ini terjadi sehingga alokasi subsidi BBM tidak tepat sasaran. Diketahui, beban APBN terhadap sektor subsidi energi BBM sebesar Rp. 502,4 triliun bahkan diperkirakan bisa mencapai Rp. 600 triliun.

“Subsidi yang diperuntukkan untuk masyarakat kalangan tidak mampu, pada kenyataanya lebih banyak dinikmati oleh kalangan elite misalnya penggunaan solar subsidi diindustri pertambangan. Jadi ada kebocoran subsidi yang terjadi selama ini yang membebani APBN kita,” Kata Umiroh.

Saat ini, menurut Umiroh dengan mengacu pada data survei sosial ekonomi nasional Badan Pusat Statistik, BBM subsidi seperti Solar dan Pertalite persentase penggunaan untuk masyarakat yang berhak menerima hanya 20% sisanya dinikmati oleh orang-orang mampu.

Sebaiknya Pemerintah fokus mencari format pembatasan BBM subsidi yang selama ini diperkirakan sebesar 60 persen tidak tepat sasaran sehingga menjadi beban APBN. Bukan malah menaikan harga BBM ditengah kondisi perekonomian rakyat yang belum pulih.

“Jadi saat ini tugas pokok bagi pemerintah adalah memastikan pengalokasian subsidi BBM tepat sasaran. Bukan dengan menaikkan harga BBM karena hal itu akan semakin membebani masyarakat kalangan tidak mampu,” tutup Ketua Umum Kohati PB HMI Umiroh Fauziah.***