KPK Minta Kartu Prakerja Dihentikan, Klaim Selamatkan Uang Negara

bimcmedia.com, Jakarta : Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Alexander Marwata mengatakan, KPK pernah meminta agar program prakerja dihentikan sementara karena sejumlah masalah.

Menurut alex, rekomendasi KPK tersebut berdampak pada penyelamatan uang negara sebesar Rp 30,8 miliar.

"Untuk kajian Kartu Prakerja, selain stop sementara program ini, rekomendasi KPK juga berdampak untuk penyelamatan uang negara sebesar Rp30,8 miliar akibat penghilangan tahapan face recognition," kata Alex di Jakarta

Alex juga sempat menyoroti program pemerintah terkait jaring pengaman sosial.

Program sosial itu, kata Alex, bertujuan membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 secara langsung dalam bentuk sembako dan uang tunai.

Kegiatan dalam program ini terdiri dari program Kartu Prakerja, Bansos, stimulus listrik serta pemberian subsidi upah bagi pekerja yang gajinya di bawah Rp 5 juta, program Bansos PKH dan Penyaluran bahan pangan.

Melihat data program itu, Alex mengatakan, agar tidak terjadinya tumpang tindih penerimaan bantuan, maka diperlukan persamaan data yang dimiliki Kemensos, PLN serta Kemendagri.

Agar bisa dilakukan Sinkronisasi data dari BPJSTK antara program kartu Prakerja pada program bantuan subsidi upah pekerja dapat menyelamatkan uang negara sebesar Rp 622 miliar.

"Upaya singkronisasi Pemutakhiran data perlu buat secara berangsur oleh pemerintah daerah dengan bantuan dana bansos ini dari pusat," kata Alex. Dikutip Kompas.com

Jadi, singkronisasi data ini akan meminimalisir kemungkinan penerima ganda dalam bantuan, apalagi Bansos ini sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan ekonomi saat covid 19, karena bisa menambah modal bagi masyarakat yang ingin menjalankan bisnis rumahan.

---

[AZR]