Mahasiswa UIN Minta Gubernur Aceh Jangan Asal Pecat Pegawai

Laporan ,
Mahasiswa UIN Ar-Raniry Minta Gubernur Aceh Jangan Asal Pecat Pegawai
Mahasiswa Biologi Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Sulthan Alfaraby/bimcmedia.com/Ist

bimcmedia.com, Banda Aceh : Gubernur Aceh Nova Iriansyah telah mengeluarkan instruksi tentang vaksinasi Covid-19 di Provinsi Aceh. Dalam instruksi yang viral di media sosial tersebut, Tenaga Kesehatan (Nakes) kontrak yang tak bersedia divaksin maka Gubernur Aceh akan  pecat pegawai tersebut. Aturan tersebut dikabarkan berlaku bagi mereka yang memenuhi persyaratan untuk divaksinasi Covid-19.

Menanggapi hal tersebut, Mahasiswa Biologi Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Sulthan Alfaraby, kepada bimcmedia.com, Senin, (08/02/2021) mengatakan sebaiknya Gubernur Aceh jangan asal mengeluarkan instruksi tentang pecat - memecat pegawai jika tidak mau divaksin.

"Gubernur Aceh jangan asal mengeluarkan instruksi soal pecat pegawai yang tidak ingin di vaksin. Bayangkan, edukasi saja masih kurang giat dilakukan dan masih banyak yang belum terlalu tahu tentang seluk-beluk vaksin Covid-19. Hanya segelintir saja dan belum semuanya. Otomatis bisa shock kalau dibuat begitu!", ujarnya.

Menurut Alfaraby, edukasi terkait vaksinasi di Aceh harus lebih giat dilakukan di Aceh. Selain itu, Nakes yang menolak divaksin harus diberikan pemahaman lagi dan juga lebih dilakukan pendekatan persuasif.

"Pendekatan persuasif saja perlu, jangan langsung dipecat. Kalau dipecat, Gubernur Aceh akan menambah berapa jumlah orang pengangguran lebih banyak lagi khususnya di Aceh?", tegasnya.

Penulis Buku Cahaya di Dalam Gelap ini juga menuturkan bahwa sanksi terkait yang menolak vaksinasi harus dilakukan secara bertahap.

"Kita akui vaksin itu adalah penyembuh, namun di dalam konteks ini, jika memang ada pegawai yang menolak vaksin haruslah diberikan sanksi secara bertahap, jangan langsung dipecat pegawai tersebut. Termasuk juga Nakes kontrak. Hal ini diperlukan, adalah sebagai upaya untuk merawat nilai-nilai kemanusiaan khususnya di Aceh", tutupnya.

---

[Redaksi/RL]

Komentar

Loading...