Menteri Perindustrian dan Satgas Bareskrim Lakukan Sidak Minyak Goreng

Menteri Perindustrian
Menteri Perindustrian dan Satgas Bareskrim Memeriksa Minyak Goreng | sumber Foto: apahabar

Bimcmedia.com, Nasional: Inspeksi mendadak (Sidak) ketersediaan minyak goreng dilakukan Menteri Perindustrian (Menperin) dan Satuan Tugas (Satgas) Badan Reserse Kriminal. Inspeksi di produsen minyak goreng Tanjung Priok, PT Bina Karya Prima (BKP). Hasil kunjungan menunjukkan Menperin bahwa BKP memproduksi dan mendistribusikan minyak goreng bersubsidi dalam jumlah besar.

Menteri Perindustrian akan mengirimkan pemberitahuan kepada produsen minyak goreng curah dan menunjuk penanggung jawab program minyak goreng curah bersubsidi untuk menghubungi Kementerian Perindustrian, tergantung dari hasil pemeriksaan.

“Kita akan buat surat edaran dengan nama penanggung jawab, jadi bisa langsung mendengarkan orang itu tanpa membuang-buang,” kata Menperin sebagaimana media ini mengutip  pada liputan6. Jum'at, (15/04/2022)

Menperin juga mengimbau produsen untuk memasukkan data yang akurat dengan SIMIRAH agar data tersebut dapat terdokumentasi dengan baik. "Kami juga memasang kode QR di tangki pengiriman untuk mendeteksi ke mana minyak mengalir. Kami semua berusaha agar program ini berfungsi dengan baik," jelasnya.

Jajaran gabungan Menperin dan POLRI melakukan sidak terhadap dua distributor (D1 dan D2) yang mendistribusikan minyak goreng bersubsidi dalam jumlah besar.

Akibatnya terjadi penyimpangan atau ketidaksesuaian di pihak penjual, dan harga jual tertinggi (HET) yang diterima masyarakat dan mikro serta UKM sebesar Rp. 14.000 hingga 15.500,- per liter.

“Tadi pagi kami melakukan survai lapangan di kawasan Chipete Jakarta Selatan bersama tim Satgas Pangan Polri dan menemukan pengedar tidak patuh, artinya dana masyarakat juga ada di sini. subsidi harga minyak goreng dalam jumlah besar tidak akan terarah dengan baik.”

Menperin mengimbau kepada distributor agar mematuhi aturan penyediaan minyak goreng dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, usaha mikro dan kecil, sesuai dengan aturan Menteri Perindustrian No 8 Tahun 2022.

"Jika ada distributor yang menyimpang, kami akan menginformasikan untuk berhenti. Kepatuhan sangat penting. Ini upaya pemerintah untuk mendapatkan minyak goreng curah bersubsidi bagi masyarakat dan usaha kecil. Dan karena kami memiliki dana masyarakat yang perlu dipertanggungjawabkan, kami ingin agar program ini tetap berjalan lancar,” ujar Menperin.

Menteri Perindustrian berharap untuk menyadari bahwa semua item dan lini program pasokan minyak goreng curah bersubsidi ditujukan untuk melayani mereka yang membutuhkan.

“Jangan ambil kesempatan ini dalam menghadapi kesulitan rakyat,” tegas Menperin.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, tantangan pelaksanaan program pasokan minyak goreng curah bersubsidi sangat kompleks dan beragam.

"Jangan ambil kesempatan ini dalam menghadapi kesulitan rakyat,” tegas Menperin. Ada tantangan di setiap bidang, dari produsen hingga distributor hingga pengecer. Itu saja yang kami coba selesaikan satu per satu dan segera temukan solusinya. Kami temukan tadi pagi. Itu contoh tantangan di jalur distribusi,” tutupnya

Komentar

Loading...