Breaking News

Nasir Djamil: Semoga Presiden Segera Menjawab Surat KAPOLDA Aceh

Laporan ,

Bimcmedia.com, Meulaboh : Terkait surat permohonan izin yang dikirimkan Kepolisian Daerah (POLDA) Aceh via Bareskrim ke Presiden untuk pemeriksaan Bupati Aceh Barat atas dugaan pemukulan yang dilakukan Selasa 18 Februari 2020 lalu mendapat perhatian serius Politisi Asal Aceh di senanyan

Keterangan : H. Nasir Djamil, Anggota Komisi III DPR RI / Ist

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia asal Aceh Nasir Djamil Sabtu malam (29/8/2020) menjawab pertanyaan bimcmedia.com terhadap surat Kepolisian Daerah (POLDA) Aceh yang telah dikirim ke presiden melalui Bareskrim Polri 4 Agustus lalu.

Menurut politisi Aceh tersebut, Undang-undang memberi exit strategis atau jalan keluar supaya penegakan hukum tidak mandek agar keadilan bisa didapatkan oleh warga, dalam tempo 60 hari surat tidak diterima maka polisi bisa melanjutkan pemeriksaan kepada  kepala Daerah baik Gubernur, Bupati maupun Walikota.

Ini yang harus dipahami oleh penyidik, jangan gara-gara surat izin belum turun dari presiden tidak dilanjutkan pemeriksaan, Undang-undang mengatur masa tunggu 60 hari, kalau surat baru masuk 4 Agustus maka 4 Oktober batas waktunya, kata politisi PKS menerangkan.

" Saya juga telah menyampaikan ke staf presiden dan meneruskan berita tentang Bupati Ramli bersama tgk Janggot, agar segera turun surat presiden supaya pemeriksaan bisa berjalan lancar" Harapnya

Itu memang aturan meminta izin presiden bila ingin memerilsa kepala Daerah, bila 4 Agustus dimasukkan saat ini masih ada waktu, namun dirinya berharap presiden segera menjawab surat permohonan Kepolisian sehingga  rasa keadilan bagi Masyarakat bisa diwujudkan, karena idealnya hukum jangan  tajam kebawah saja bukan berarti juga harus tajam ke atas jangan sampai hanya tajam ke bawah, seharusnya semua orang sama didepan hukum. Tegasnya

"Saya fikir Pak Ramli sebagai Bupati sudah siap juga apabila turun surat Presiden  untuk menjelaskan penyidik  seperti apa peristiwa itu terjadi, begitu" Kata anggota komisi 3 DPR RI itu dengan gaya vokalnya.

Hukum harus ditegakkan agar rasa keadilan kepada Masyarakat terwujud, jangan hanya tajam ke bawah, namun semua harus sama, ujarnya mengulang ngulang.

Sebagaimana diketahui, Kasus insiden di pendopo Bupati Aceh Barat berawal dari Zahidin alias Tgk Janggot bersama kawan-kaean datang untuk mengkonfirmasi utang milik Akrim pada selasa sore 18 februari 2020, namun terjadi perdebatan hingga berujung pada insiden pemukulan, malam itu juga dibuat laporan polisi ke Polres Aceh Barat kemudian esok harinya kasus ditarik ke Polda Aceh hingga saat ini belum ada kepastian hukum.

---
FL

Komentar

Loading...