Oknum Keuchik KABEL Abaikan Aturan , Perangkat Gampong Dibongkar Tanpa Pemberitahuan

Bimcmedia.com
Bimcmedia.com | Kantor Keuchik Kampung Belakang | Ist

Bimcmedia.com, Meulaboh : Salah satunya Desa Kampung Belakang, diketahui beberapa warga kesal gegara Oknum Keuchik yang semena-mena memberhentikan perangkat desa sejak awal Januari, tanpa sebab hingga menjadi topik pembicaraan dikalangan warga setempat, Kamis (19/01/2023)

Setidaknya terdapat tiga perangkat desa yakni Yus Muliani sebagai Kasi Pelayanan, Wardathul Ulfa Kaur TU dan Umum, Rozy Pragusna Kaur Perencanaan, merasa terzalimi atas kebijakan Geuchik dinilai tidak berpihak adil.

“Kami menuntut keadilan tentang pemberhentian kepada Pemkab karena tidak sesuai dengan aturan pemberhentian dan pengangkatan. Anehnya lagi pengganti dari kami sudah mulai bekerja tanpa ada SK,” beber Yus Muliani seraya menunjuk tegas dengan mimiknya, Kamis 19 Januari 2022.

Berdasarkan aturan termaktub dalam Pasal 53 UUD RI Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 5 Permendagri Nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, diperkuat pasal 16D Qanun Aceh Barat nomor 7 tahun 2019 tentang pemerintahan gampong, tidak dipatuhi Geuchik tersebut.

Dirinya menilai, ketidakpatuhan aturan itu justru telah mencederai keadilan publik dan mencerminkan kegagalannya dalam memimpin instrumen pemerintah gampong desa setempat.

“Kami diberhentikan tanpa ada musyawarah, dalam peraturan sudah dijelaskan bahwa perangkat desa dapat diberhentikan jika sudah menginjak usia 60 tahun, meninggal dunia, mengundurkan diri, ataupun melanggar aturan. Kalau seperti ini kesannya Geuchik arogan,” sebut dia dengan raut wajah kecewa.

Padahal, sejauh ini kata dia tiga perangkat desa belum sekalipun ternodai kesalahan, juga tidak mangkir dalam kinerja menjalakan mekanisme program-program telah dirancang.

Senada, Wardathul Ulfa menyebutkan keputusan diambil Geuchik jelas tidak sesuai aturan ditetapkan Pemerintah Pusat dan Qanun Aceh Barat terutama.

Pun demikian, kata dia ketika Tuha Peut Gampong desa setempat, Mukim Ujong Kalak serta Camat Johan Pahlawan berupaya menyelesaikan secara musyawarah sebagai konstitusi tertinggi tingkat desa, Geuchik tersebut malah menyangkal.

“Camat tidak mengeluarkan surat rekomendasi pemberhentian dan pengangkatan, tapi Geuchik tak peduli, ego nya besar. Ditakuti bila seperti ini terus-menerus kedepan berisiko tinggi akan timbulnya konflik berkepanjangan dan kericuhan dalam tubuh pemerintahan Gampong,” ujarnya.

Terkini, tiga perangkat desa telah mempersiapkan surat pengaduan terkait keberatan pemberhentian dengan enam poin tuntutan, tertuju kepada Camat dan Pj Bupati agar ditindaklanjuti.

“Tetap sesuai prosedur, step by step upaya ini kami lakukan supaya diketahui pihak tingkat lebih tinggi, guna menghentikan penyalahgunaan wewenang kekuasaan dilakukan Geuchik,” imbuhnya.

Sementara itu, Geuchik Kampung Belakang Said Aidinirham mengungkapkan, sejauh ini katanya, permasalah ini sudah dilimpahkan sepenuhnya kepada Camat Johan Pahlawan.

“Sebelumnya saya meminta maaf sebesar-besarnya, karena saya sudah pernah dipanggil oleh Camat dan Didudukan oleh Tuha Peut dan Mukim Ujong Kalak. Dan pada saat itu, saya sudah menceritakan panjang lebar kronologis hingga terjadi hal hal yang tidak kita ingin kan seperti sekarang ini.

Oleh karenanya kalau memang pihak pihak lain menginginkan informasi tentang itu, saya harapkan dengan kerendahan hati agar dapat menghubungi Camat Johan Pahlawan. Karena Camat lah yang sudah mengumpulkan semua yang sudah saya sampaikan dengan beliau dan beliau juga sudah menerima itu semua. Dan beliau sudah katakana, apabila ada orang-orang tertentu yang dating untuk mengorek tentang itu, beliau sudah ada bahan untuk menyampaikannya.”Jelassnya

Secara Terpisah, Camat Johan Pahlawan Yulisman membenarkan pemberhentian terhadap mereka bertiga yang hernaung dalam pemerintahan desa.
Pemberhentian itu disinyalir melanggar aturan yang ada, sebab berdasarkan UUD, Permendagri dan Qanun Aceh Barat telah bertolak belakang secara fatal.

Apalagi diperkuat adanya intruksi Presiden Joko Widodo pada tanggal 23 Maret 2022 kepada Kapolri, Kapolda, Kapolres dan Kapolsek se Indonesia untuk memantau Pemerintahan Desa jika melakukan pergantian tanpa sebab pasti, dikenakan hukuman pidana.

“Informasi disampaikan mereka sudah benar, dan secara tegas saya katakan, surat rekomendasi pergantian dan pengangkatan tetap tidak akan dikeluarkan,” tegasnya.

Sebelum laporan diterima, kata Yulisman bahwa Geuchik menjumpainya untuk meminta agar dikeluarkan surat tersebut guna mereshuffle kabinet, namun Camat Johan Pahlawan tetap pada pendirian menolak keras permohonan itu.

“Memang reshuffle ini hak kewenangan Geuchik, tetapi wajib di atas aturan. Dan saya pikir tiga orang perangkat itu bersikap legowo atas keputusan jika ada penyebabnya,” sebut Camat.
Seharusnya Geuchik mengadakan musyawarah dengan seluruh Aparatur Desa sekaligus mengahdirkan mereka yang diberhentikan semena-mena agar pokok permasalahan diketahui oleh masyarakat.

“Sejauh ini kita telah melakukan mediasi, tetapi dia tetap bersi keras memberhentikan mereka dan digantikan pula dengan perangkat baru tanpa ada rekomandasi dan SK diperlihatkan kepada saya,” ungkapnya.

Yulisman Berharap, seluruh Kepala Desa dalam Kecamatan Johan Pahlawan untuk mematuhi segala aturan ditetapkan Pemerintah Kabupaten, Provinsi serta Pusat demi kemaslahatan bersama.***

Komentar

Loading...
error: Content is protected !!