Pemerintah Indonesia Berikan Vaksin Covid-19 Gratis untuk 60 Juta Penduduk, Ini Alasannya

Ilustrasi Gambar Vaksin Covid-19/bimcmedia.com/Foto : ekbisbanten

bimcmedia.com, Jakarta : Pemerintah akan target vaksin covid-19 gratis hanya diberlakukan kepada 60 juta orang penduduk Indonesia yang di prioritaskan kepada tenaga medis terlebih dahulu.

Hal tersebut diungkapkan oleh Muhadjir Effendy yang merupakan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK)

Ia juga menjelaskan, bahwa tidak semua penduduk Indonesia dapat diberikan vaksin Covid-19.

Sehingga apabila ada masyarakat yang tidak mendapatkan vaksin Covid-19 secara gratis,maka dapat membeli vaksin Covid-19 secara mandiri.

"Hasil rapat sebelumnya menetapkan bahwa yang benar-benar akan jadi target diberi vaksin gratis itu sebanyak 60 juta penduduk dan ada juga vaksin mandiri. Vaksin mandiri artinya membiayai sendiri, terutama bagi perusahaan-perusahaan," katanya, Kamis (12/11/2020), seperti diberitakan pada Tribunnews.com

Selanjutnya Muhadjir menyebutkan yang akan diprioritaskan mendapat vaksin secara cuma-cuma adalah tenaga kesehatan yang benar-benar memiliki kontak dengan pasien covid-19 atau corona, seperti dokter dan perawat. Sedangkan sisa lainnya akan dipertimbangkan kemudian hari.

"Yang jelas nanti yang akan didahului dulu yaitu tenaga kesehatan, akan tetapi tenaga kesehatan yang benar-benar memiliki kontak secara langsung dengan pasien covid-19. Tidak wajib semuanya. Karena itu jangan bayangkan kalau ada sekian ratus ribu orang tidak kena. Karena itu masih terus didalami, dirinci lebih dalam," ucapnya.

Keputusan tidak memberikan vaksin gratis kepada semua masyarakat Indonesia dilakukan karena Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan herd immunity atau kekebalan kelompok bisa dicapai jika 70 persen penduduk kebal dari virus.

"Tetapi dalam arti memang dari semua penduduk Indonesia yang terpapar penyakit covid-19. Tapikan, Indonesia tidak seluruh wilayah dinyatakan zona merah. Artinya tidak semuanya terpapar penyakit covid-19," ujar Muhadjir.

Muhadjir menjelaskan bahwa Kementerian Kesehatan akan mempelajari terlebih dahulu daerah-daerah mana saja dan berapa jumlah penduduk dari setiap daerah tersebut yang akan diberikan vaksin covid-19 tersebut.

Ia menambahkan bahwa ini artinya tidak semua masyarakat Indonesia harus divaksin Covid-19. Hingga saat ini pemerintah terus membuat data dan memastikan siapa-siapa kelompok masyarakat yang akan dapat memperoleh vaksin corona secara cuma-cuma atau gratis.

Pemerintah Indonesia juga masih terus melihat berapa jumlah penduduk yang perlu vaksin dan kebal dari covid-19 untuk mengakhiri pandemi ini.

"Tidak semuanya, Karena itu jangan membayangkan kalau nanti ada sekian ratus ribu nggak kena terus meledak. Nanti masih terus didalami," lanjutnya.

Ia menambahkan bahwa sosialisasi terhadap masyarakat juga akan didorong jelang pemberian vaksin Covid-19. Termasuk bagi masyarakat yang tidak mau divaksin karena ketakutan tertentu.

Sehingga penyataan negatif yang telanjur tertanam di dalam pikiran masyarakat tentang vaksin covid-19 perlahan-lahan bisa berubah pikirannya dan ingin di berikan vaksinasi tersebut.

"Emang cepat, namun tidak boleh juga terburu-buru, karena itu nanti mereka yang belum siap, ditunggu sampai bersedia dan siap. Baru diberi penyadaran, dan perlu waktunya. Kan tidak harus serta merta," kata Muhadjir.

Masyarakat Enggan Divaksin

Sebelumnya Survei Populi Center menemukan ada 40 persen dari masyarakat masih tidak mau divaksin covid-19.

Ketakutannya bermacam-macam, mulai dari efek kesehatan, kehalalan, tidak percaya bisa menyembuhkan kan, dan sampai ini dinilai belum teruji bisa menyembuhkan penyakitnya.

Sementara itu, Luhut Binsar Panjaitan yang merupakan seorang Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, mengatakan target vaksinasi dilakukan pada pekan ketiga Desember 2020.

Namun rencana tersebut masih mendapat tentangan dari banyak masyarakat yang ragu terhadap keamanan, efektivitas, hingga kehalalan vaksin.

Kementerian Kesehatan telah memiliki peta jalan vaksinasi covid-19. Sejauh ini, pemerintah masih melakukan tes uji klinis ketiga untuk vaksin covid-19 yang dikembangkan Sinovac dan Bio Farma di Bandung, Jawa Barat.

Setelah menyelesaikan uji klinis, baru Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dapat memberikan izin pemakaian darurat.

---

(AN)

Komentar

Loading...