Pemerintah Tidak Menerima CPNS Lagi Tahun 2022

Pemerintah Tidak Menerima CPNS
Imran Jausi, Pj Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) | Sumber Foto : Google

Bimcmedia.com, Nasional : Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), telah berjanji tidak  menerima  CPNS (calon pegawai negeri sipil) yang direkrut pada 2022. Hal itu dibenarkan oleh Pj Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Imran Jausi, Sulawesi Selatan.

“Memang pada tahun 2022 Menpan-RB sudah mengajukan lamaran dari awal. Kami tidak lagi menerima pelatihan CPNS. Jadi ASN diterima, hanya berlaku untuk pegawai negeri dengan perjanjian pelatihan. Partai Buruh (PPPK),” kata Imran Selasa, 28 Juni 2022 pada  laman portal berita rakyatku.

Ia mengungkapkan, Pemprov Sulsel telah menyusun diklat non-keguruan untuk tahun 2022 melalui e-Training produk yang diterapkan Kemenpan-RB bahwa pemerintah tidak menerima CPNS

“Selain guru, kami telah memasukkan beberapa jenis kualifikasi untuk PPPK. Pertanyaannya kenapa tidak ada guru, karena kemarin sekitar 9.000 orang, hanya 1.669 orang yang diisi pada pelatihan putaran pertama, dan putaran kedua. Saat ini pelatihan sedang berlangsung, ada sekitar 1.750. Jadi saya kira guru kita harus memanfaatkan sekitar 4.000 pelatihan tambahan (Tahap 3) karena kita memiliki permintaan yang besar untuk guru”, ujarnya.

Ia menambahkan, seiring berjalannya waktu, Pemprov Sulsel perlu melakukan beberapa pelatihan non-guru, khususnya di bidang pertanian.

“Dalam rangka pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT), Alhamdulillah Gubernur sepakat menambah pelatihan sekitar 69 orang. Kami juga sudah menyurati surat resmi ke Menpan-RB yang meminta kami mengikutsertakannya,” ujarnya.

Dia mengatakan Menpan-RB kini telah menyusun jadwal untuk melanjutkan e-training untuk setiap provinsi di Indonesia dengan jadwal yang berbeda.

"Untuk Sulsel sendiri kita alokasikan dari 4 Juli hingga 13 Juli. Artinya, kita harus memanfaatkan waktu ini untuk mengetahui apakah ada perubahan formasi. Perubahan bisa berupa penambahan, pengurangan, atau penggantian. Bentuk-bentuk muncul." Setelah itu ada lag 1 sampai 2 bulan, dan muncul formasi baru karena kita masuk semua formasi, tapi belum tentu tervalidasi semua," jelasnya.

Imran Jausi juga mengatakan, sesuai penanggalan nasional, pada 2022, ujian PPK guru tahap ketiga dan ujian PPPK non-guru kemungkinan akan dilakukan secara bersamaan.

Sementara itu, terkait surat keputusan PPPK (SK) bagi guru yang lolos tahap kedua, Imran Jausi yang menunjukkan dokumen yang tersimpan di mejanya mengatakan, saat ini sedang dalam proses.

"Ini yang kita lakukan, seperti kita sedang mempersiapkan ini, nanti saya tanda tangani, kemudian saya lanjutkan dengan BKN. Ini akan memakan waktu. Jadi kami hanya ingin menasihati teman-teman kita yang telah lulus PPPK tahap kedua untuk bersabar karena cepat atau lambat akan berakhir,” tutupnya.

***

Komentar

Loading...
error: Content is protected !!