Pemkab Galus Bahas Soal Data Penggunaan Layanan Kesehatan JKN dan JKA

Bimcmedia.com, Blangkejeren : Pemerintah Kabupaten Gayo Lues (Pemkab Galus), yang di pimpin oleh Bupati Gayo Lues, H. Muhammad Amru bahas soal data pengguna layanan kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dengan pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Tapak Tuan.

Bertempat di ruang kerja Bupati, rapat dihadiri oleh Sekda Kab Gayo Lues, Bapeda Gayo Lues, Dinkes, Dukcapil, Dinsos, pihak RSUD M. Ali Kasim, Perwakilan IDI dan Pihak Puskesmas Blangkejeren, Selasa (20/09/2022).

Kepala BJPS mengungkapkan peningkatan mutu layanan kesehatan masyarakat perlu ditingkatkan segera, terlebih soal ketersediaan tenaga kesehatan, Pasalnya dari data yang diperoleh hingga September lalu tercatat 1 puskesmas yang tidak memiliki tenaga dokter umum, 3 puskesmas yang tidak memiliki dokter gigi dan terdapat 3 puskesmas yang membutuhkan tenaga dokter tambahan.

Selain membahas soal ketersediaan tenaga medis, Kepala BPJS juga mengusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyiapkan rencana B jika ketersediaan JKA dihentikan.

Pihaknya menyebutkan pihak Kabupaten Gayo Lues setidaknya boleh bernafas lega untuk sementara ini, pasalnya sebanyak 59% masyarakat Gayo Lues telah ditanggung oleh APBN.

"Kita ucapkan terima kasih kepada stakeholder yang telah bekerja keras, sehingga sekarang sampai 59% masyarakat sudah dijamin oleh APBN, ini tentu sangat meringankan beban pemerintah daerah dalam menjamin kesehatan masyarakat." Ujar Kepala BPJS.

Masih menyakut soal keberlangsungan JKA, Kepala BPJS menjelaskan pihak kabupaten memiliki sejumlah jalur alternatif. Ia mengusulkan untuk Bupati Gayo Lues memperyimbangkan penggunaan Pajak Rokok untuk pembayaran jaminan kesehatan masyarakat jika seandainya JKA ditiadakan.

"Ini kita usulkan kepada pemkab Galus, untuk menampung sekitar 13.000 jiwa yang harus ditanggung APBD itu bisa kita tanggungkan pada pajak rokok saja, yang persentase yang cukup besar, sekitar 37, 5% bisa dialokasikan untuk pelayanan kesehatan," jelasnya.

Bupati Gayo Lues menyambut positif masukan tersebut. Namun pihaknya menyebutkan keputusan ini perlu pendalaman lebih lanjut dengan pengurus di sektor lainnya. Lebih lanjut Bupati mengharapkan setiap pemangku kewajiban tetap kontibutif dalam memberikan solusi terbaik.

***