Pemkab Gayo Lues Menggelar Diskusi Dengan Investor Asal China?

Bimcmedia.com, Gayo Lues : Pemerimtah kabupaten Gayo Lues Gelar Diskusi dengan Investor Asal China, China Huadian Hongkong Corporation dalam proyek pembangunan PLTA.

Permintaan Perusahaan asal Hongkong, China Huadian Hongkong Corporation terkait proyek kerja sama pembangunan Tripa PLTA akhirya menemui meja diskusi. Permohonan yang sudah diajukan sejak awal tahun 2022 tersebut menerima beraneka respon dari berbagai pihak.

Dalam rapat yang digelar di Op Room Sekdakab Gayo Lues tersebut, Wakil Bupati Gayo Lues, H. Said Sani membuka dengan terbuka adanya investor asing yang melirik potensi binis yang dimilki Gayo Lues. Lebih lanjut, Wakil Bupati Said Sani menuturkan bahwa kesempatan seperti ini dapat dilihat sebagai peluang emas untuk mendukung percepatan pembangunan Kabupaten, Senin (22/08/2022),

Namun, pernyataan tersebut tidak semerta-merta menuai respon serupa dari anggota rapat lainnya sejumlah SKPK tetap meminta agar tetap dilaksanakannya penulusuran lebih lanjut terkait dampak dan efek yang ditimbulkan dari pembangunan proyek tersebut. Hal ini salah satunya datang dari Kadis perindustrian Kabupaten Gayo Lues.

Kadis Perindustrian Kabupaten Gayo Lues, Ridwan S.T mengungkapkan bahwa Pemerintah Gayo Lues harus tetap memperjelas pembagian wewenang antara pemerintah daerah dan pihak perusahaan terlepas dari provit yang dijanjikan oleh perusahaan dari kerja sama tersebut. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan perusahaan tetap bisa dipantau dan dikontrol shiingga tidak bersinggungan dengan kondisi masyarakat dan lingkungan.

Hal ini juga disetujui oleh Kadis Perizinan, Abdul Karim, SE mengungkapkan Pemkab Gayo Lues perlu mendalami lebih lanjut dampak dari kerja sama tersebut. Lebih lanjut mengatakan bahwa setiap instansi terkait harus menerima pemahaman yang matang soal projek tersebut sebelum masuk kembali ke meja diskusi. hal ini dinilai krusial sebelum pengambilan keputusan akhir.

Abdul juga mengangkat pasal kerja sama Pemkab Gayo Lues sebelumnya dengan Perusahaan asal Korea dengan permohonan yang sama. Hal ini ditakutkan dapat menimbulkan overlapping project yang bisa menimbulkan persoalaan bagi pihak Kabupaten maupun perusahaan terkait.

Selain isu perjanjian kontrak, unsur KPH 5 juga angkat suara soal kekhawatirannya soal dampak konstruksi pabrik nantinya terhadap isu lingkungan. Mereka meminta agar pemerintah tetap memegang peran besar terhadap pengoperasian proyek PLTA tersebut.

Menanggapi masukan dari berbagai elemen tersebut. Wakil Bupati putuskan untuk meninjau lapangan bersama dengan para stakeholder. Ia meminta agar ada rapat lanjutan setelah observasi nantinya, sebelum keputusan akhir ditetapkan.