Pimpinan Dewan minta PJ.Bupati tak zalimi ASN, begini penjelasan BKPSDM Aceh barat

Plt.Kepala BKPSDM Aceh Barat, Amril Nutihar /ist

bimcmedia.com, Meulaboh : Wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK)Aceh Barat Ramli SE meminta PJ Bupati tidak menzalimi Aparatur Sipil Negara (ASN) di bumi Teuku Umar , sebagaimana dilansir media sober cakradunia.co edisi Rabu (18/1/2023)

Menurut Ramli,SE selama Bupati lama Ramli.MS memimpin banyak ASN berprestasi dibuang jauh ke pedalaman bertahun-tahun, jauh dari tempat tinggal dan dirinya Prihatin melihat kejadian tersebut, kini Mereka dibebankan lagi dengan absen online, sangat terzalimi para pekerja tersebut

Dasar itu pimpinan Dewan dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) meminta kepada PJ.Bupati Mahdi Efendy untuk membungkam ASN kembali ke posisinya, jangan perawat dibebankan tugas menjadi camat, juga guru Sekolah dijadikanKepala Dinas, malu daerah karena Pegawai tidak mampu bekerja

Menyikapi hal tersebut yang disampaikan pimpinan Dewan, Plt.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Barat Amril Nutihar kepada bimcmedia com Jumat (20/1/2023) mengatakan, sebelumnya ia berterimakasih atas saran yang disampaikan oleh bapak pimpinan dewan terkait hal positif

" Nanti akan kami sampaikan ke Bapak pj Bupati. terkait dengan aplikasi presensi online" responnya

Menurut mantan Kepala Bahagian HUMAS Sekdakab tersebut sebetulnya absen online sudah berlangsung dan insyaAllah minggu depan juga akan melakukan sosialisasi sekaligus Bimbingan Teknik (BIMTEK) Sistem Informasi Kinerja (SIMANJA).

 "kedua aplikasi tersebut dalam rangka penerapan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) bagi ASN di aceh barat" Jelasnya singkat

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRK Aceh Barat, Ramli SE minta Penjabat (Pj) UNTUK Bupati Aceh Drs Mahdi Efendi jangan menzalimi ASN dan segera mengembalikan posisi mereka yang “dibuang” bupati lama ke berbagai kecamatan ke tempat kerja semula.

Penegasan tersebut disampaikan polisiti Partai PAN ini kepada media ini (cakradunia co) Rabu (18/1/23) setelah menerima laporan memprihatinkan dari ASN setelah penerapan aturan tersebut mulai 1 Januari 2022. Selain dibuang bertahun-tahun ke kecamatan, kini Pemkab menambah beban mereka dengan menerapkan sistem absen oline dan denda bagi yang terlambat absen bahkan ditahan gaji.

“Dewan sangat prihatin, karena ASN yang berpotensi ini dibuang ke kecamatan yang sangat jauh dari kota tempat tinggal mereka. KIni, dibebani lagi dengan absen oline harus hadir tepat waktu. Bila, tujuh hari berturut-turut terlambat akan di potong TC bahkan sampai tak memberi gaji. Sistem ini sangat menzalimin mereka,”kata Ramli tegas.

(Fitriadi)

Komentar

Loading...
error: Content is protected !!