Polri Akan Tindak Tegas Terkait Kasus Perkosaan

Laporan ,
Perkosaan
Ibrahim, Polisi Republik Indonesia | Ist

Bimcmedia.com, Jakarta : Mahfud Md, yang merupakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan telah meminta Divisi Propam Polri untuk menginterogasi penyidik ​​Polres Bogor terkait penanganan kasus perkosaan rekan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Polri menegaskan akan menindak tegas anggota jika kedapatan melanggar aturan.

"Jika anggota terbukti tidak profesional dan tidak mengikuti prosedur dalam menjalankan tugas penyidikannya, maka Propam akan menindak tegas mereka," kata Kabid Humas Polda Jawa Conves Ibrahim Tompo, seorang warga Barat, dalam keterangannya yang disampaikan Divisi Humas Polri pada Jumat (20/1/2023).

Diketahui, kasus perkosaan itu dihentikan setelah keluarnya surat perintah penangkapan (SP3). Pemerintah kemudian menggelar rapat di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada 21 November 2022 yang terdiri dari Bareskrim Polri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Kementerian Kemajuan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Ditahan dan hasilnya ditolak. kasus SP3.

Mahd Maryland, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, telah meminta Divisi Poli Propham untuk mewawancarai penyidik ​​Polres Bogor yang menangani kasus perkosaan rekan di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil (Kemenkop UKM). permintaan untuk Karena penyidik ​​sangat tidak profesional, menurut Mahfud.

“Rapat juga ingin meminta Divisi Propham dalam menangani kasus ini dan melakukan peninjauan kembali terhadap penyidik ​​Polres Bogor yang sejak awal sangat tidak profesional,” kata Mahhod usai rapat koordinasi persawahan. Melalui kanal YouTube Kemenko Polhukam.

Mahfud juga mengungkapkan kurangnya profesionalisme penyidik ​​Polres Bogor. Pertama, alasan dan diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan ke alamat lain.

“Pertama, surat perintah penghentian penyidikan menerima surat yang berbeda di alamat yang berbeda dengan alasan yang berbeda. Surat pemberitahuan perintah penghentian penyidikan asli ke kejaksaan menyatakan bahwa kasus tersebut adalah surat perintah penghentian penyidikan untuk keadilan restoratif. Tetapi Surat Pemberitahuan Korban tidak memberikan bukti yang cukup bahwa surat perintah penghentian penyidikan diterbitkan. kejadian yang sama memberikan alasan yang berbeda kepada pihak yang berbeda," katanya.

***

Komentar

Loading...
error: Content is protected !!