PT. BEL Abaikan Reklamasi, RUAK: Pemerintah dan DPRK Nagan Raya Jangan Buta

Laporan ,
Rozi Rahmatullah Koordinator RUAK (Foto/ist)

Bimcmedia.com, Suka Makmue: Aliansi Mahasiwa yang tergabung dalam RUAK (Ruang Unjuk Aksi Kebebasan) menyesalkan ketidakpekaan dan kebutaan Pemerintah beserta para Wakil Rakyat Kabupaten Nagan Raya dalam menyikapi permasalahan lubang bekas Tambang PT. Bara Energi Lestari (BEL) yang sampai saat ini belum direklamasi. Selasa, (25/09/2022)

Lubang tempat penggalian batubara tersebut telah ditinggalkan pihak perusahaan diperkirakan sejak 2012 lalu, padahal lahan bekas galian tambang wajib direklamasi oleh perusahaan yang bersangkutan, sehingga lingkungan di sekitarnya tidak mengalami kerusakan.

Koordidator RUAK, Rozi Rahmatullah, menyatakan pemerintah Kabupaten Nagan Raya terkesan menyepelekan persoalan Kolam Bekas Tambang ini, kenapa tidak, katanya, pada bulan September 2020 lalu, Pihaknya sudah menghimbau pihak perusahaan dan pemerintah Nagan Raya untuk segera menindak lanjuti persoalan Bekas Galian Tambang tersebut tapi, dari pihak Perusahaan dan Pemerintah Nagan Raya belum ada upaya apapun. Dengan dibuktikan sudah dua tahun dari masa penghimbauan awal, bekas galian itu belum di Reklamasi.

“Seharusnya pihak perusahaan segera mereklamasi atau menutup lubang bekas galian tambang batubara yang saat ini dibiarkan begitu saja. Dikarenakan, Kolam itu sangat berbaya bagi warga sekitar, kolam seluas 3 Hektar dengan kedalaman 30 meter itu acap kali menimbulkan kerugian bagi warga sekitar, mulai dari beberapa ternak warga yang tenggelam, hingga sekarang kolam tersebut menyebabkan banyak pohon yang ada disekitarnya mati.” Ujar Rozi Rahmatullah

Ia juga mempertanyakan terkait dana reklamasi. Sebab sudah sebelas tahun pihak perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya melakukan reklamasi pada lahan bekas tambang itu.

“Kita mempertanyakan kepada pihak perusahaan dan pemerintah sudah di kemanakan dana reklamasi untuk memulihkan kembali bekas tambang batubara di Alue Buloh, sebab sudah hampir sebelas tahun tidak ada tanda-tanda pemulihannya. Jika pihak perusahaan tidak direklamasi, maka dampak bencana ke depan akan semakin besar karena keberadaan lubang tambang bekas eksploitasi tambang batu bara milik PT. BEL sangat merugikan masyarakat, dibuktikan dengan banyak ternak mati akibat jatuh ke dalam lubang. Selain itu Kesehatan warga juga terancam akibat air dalam lubang terbawa oleh banjir luapan,”ungkap Rozi.

Terkait keberadaan lubang bekas galian, RUAK mendesak upaya reklamasi atau penutupan Kembali lubang tersebut sesuai Peraturan Menteri No.7/2014 disebutkan bahwa rekalamsi adalah wajib dilakukan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan, agar ekosistem alam dapat Kembali berfungsi sebagaimana fungsinya.

Pihaknya meminta Pemerintah Nagan Raya segera mendesak perusahaan tersebut untuk menjalankan reklamasi pasca tambang. Merujuk mandat Permen dalam Pasal 2 No. 7/2014, jelas menginstruksikan reklamasi demi memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial di seluruh wilayah pertambangan. Dengan adanya ketegasan dari Pemerintah Nagan Raya dan DPRK Nagan Raya dalam menyelesaikan persoalan ini, juga akan berdampak kepada Program Pemerintah Nagan Raya dalam pencegahan Stanting di Kawasan tersebut.

“Harapannya, Pemerintah dan DPRK Nagan Raya segera menyelesaikan Permasalahan ini secepatnya, Jangan buta terhadap permasalahan ini, seakan-akan tidak ada dampak apa-apa kedepannya, ini demi meminimalisir kemungkinan buruk lainnya.” Tutup Rozi Rahmatullah.

Komentar

Loading...
error: Content is protected !!