PTKP PB HMI Gelar Dialog Publik Dinamika Politik 2024 Dan Wacana Penundaan Pemilu

Bimcmedia.com, Jakarta : Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Kepemudaan (PTKP) Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mengadakan Dialog Publik bertempat di Cafe & Resto Burcik di Jl. Tebet Barat Raya No.24a, Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 1/2/2023.

Dalam dialog publik yang yang digelar oleh PTKP PB HMI ini mengusung Tema Dinamika Politik 2024 Ditengah Ancaman Resesi Global. Kegiatan tersebut menghadirkan Pembicara antara lain Uchok Sky Khadafi (Pengamat Ekonomi), Hadi Suprapto (Peneliti ICRC), Fachrul Razi (Ketua Komite I DPD RI), Ray Rangkuti (Pengamat Politik).

Ketua Bidang Perguruan Tinggi Pengurus Besar HMI, Akmal Fahmi, menyatakan bahwa kegiatan dialog publik tersebut sebagai respon PB HMI atas dinamika terkini menjelang pesta demokrasi Pemilu 2024 mendatang.

Menurut PB HMI, sebagaimana juga pernah disampaikan oleh banyak pakar, kedepan situasi memang sangat mengkhawatirkan, sebab situasi politik dan ekonomi global kian hari tak menentu. Baik terkait perang dagang Amerika Serikat Vs China maupun perang Rusia Vs Ukraina yang masih berlangsung, ujar Akmal.

Ia juga menjelaskan bahwa Indonesia sebagai anggota PBB dan merupakan bagian penting serta tak dapat dipisahkan dari dinamika internasional, sangat mustahil melepaskan diri untuk mendapatkan dampak dari setiap gejolak global.

Situasi tersebut menjadi dilema cukup berat bagi Indonesia, sebab ditengah ancaman krisis, Indonesia sudah mulai harus menghadapi gejolak sosial di internal akibat dari konstalasi pemilu tahun 2024 yang sudah mulai masuk tahapan.

Apalagi kondisi demikian membuat berbagai kalangan pejabat publik seperti Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, dan Menteri Investasi, Bahlil Lahdalia melempar wacana penundaan pemilu di masyarakat. Jelas Akmal.

Bahkan pimpinan lembaga negara seperti Ketua DPD RI, La Nyala Mataliti telah bicara soal perpanjangan masa jabatan presiden, Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo telah bicara soal amandemen konstitusi UUD 1945.

Polemik dari berbagai elit tersebut memancing perhatian publik luas, perdebatan publik pun tidak hanya berhenti pada isu ekonomi, kemudian juga bergeser pada isu langkah-langkah konstitusionalitas yang harus diambil negara dalam menghadapi ancaman resesi dan perkembangan politik dunia, sebab sebagai negara berdaulat Indonesia harus dapat menegakkan konstitusinya sekaligus menyelematkan rakyatnya dari ancaman krisis.

"Bagi PB HMI antara penegakan konstitusi dan menyelamatkan rakyat dari krisis adalah dua hal yang sama-sama penting bagi negara." ungkap Akmal Fahmi Kabid PTKP PB HMI.

Menyadari dilema yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia tersebut, maka PB HMI berpendapat bahwa semua pihak harus membuka dialog dan menghidupkan diskursus mengenai kondisi ekonomi dan politik global, termasuk wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden yang diucapkan oleh segelintir elit negara.

Menurut PB HMI wacana tersebut tidak boleh menjadi isu yang tidak jelas dan absurd akar dialogisnya, apalagi menimbulkan keresahan dan polarisasi bahkan pembelahan ditengah masyarakat.

Wacana tersebut tidak boleh hanya menjadi konsumsi segelintir elit, ia harus dibuka dan menjadi isu utama rakyat secara lebih interaktif dan akademis. Kondisi ini harus disorot, diamaati dan dirasakan, serta harus benar-benar terang menjadi diskursus publik, agar setiap pilihan yang nantinya diambil oleh elit bangsa ini akan dikawal, dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan secara bersama-sama oleh seluruh tumpah darah Indonesia, tutup Kabid PTKP PB HMI, Akmal Fahmi.