Resmi !!! Kemensos Cabut Izin Pengumpulan Uang dan Barang ACT

Kemensos
Menko PKM yang juga Mensos Ad Interim Muhadjir Effendy menandatangani sanksi pencabutan izin PUB Yayasan ACT pada Selasa (5/7/2022). | Sumber Foto : SINDOnews

Bimcmedia.comNasional : Kementerian Sosial (Kemensos) mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang telah diberikan terhadap Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Tahun 2022, terkait dugaan pelanggaran peraturan pihak Yayasan.

Di lansir dari CNN Indonesia, Pencabutan izin ACT dinyatakan dalam Keputusan Kemensos Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap di Jakarta Selatan yang ditandatangani langsung oleh Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi, Selasa (5/7/2022).

"Jadi alasan kami mencabut izin tersebut dengan berbagai pertimbangan dikarenakan adanya indikasi pelanggaran hukum yang terjadi terhadap Peraturan Menteri Sosial hingga kemudia kita menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal selanjutnya akan ada ketentuan berikutnya terkait sanksi lebih lanjut", pungkas Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi di kantor Kemensos.

Dalam pelanggaran ACT salah satunya terkait pengambilan bantuan donasi sebesar 13,5 persen. Hal tersebut dinilai sangat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan

Pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan berbunyi "Pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan".

Sedangkan dari hasil klarifikasi, Presiden ACT lbnu Khajar mengatakan bahwa menggunakan rata-rata 13,7% dari dana hasil pengumpulan uang atau barang dari masyarakat sebagai dana operasional yayasan.

"Angka 13,7% iyalah angka yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni batasan maksimal 10%. Kemudian juga, PUB Bencana seluruhnya disalurkan kepada masyarakat tanpa ada biaya operasional dari dana yang terkumpul," pungkas Kemensos.

Kemudian, Muhadjir menyampaikan bahwa pemerintah responsif terhadap hal-hal yang sangat meresahkan masyarakat dan selanjutnya akan melakukan penyisiran juga pemantauan terhadap izin-izin yang telah diberikan kepada yayasan lain dan juga sebagai efek jera agar tidak terulang kembali.

Kementerian Sosial juga telah mengundang pengurus Yayasan ACT yang dihadiri langsung oleh Presiden ACT Ibnu Khajar dan pengurus yayasan untuk memberikan klarifikasi juga penjelasan terkait dengan pemberitaan yang berkembang di masyarakat, Pada hari Selasa (5/7/2022).

***

Komentar

Loading...
error: Content is protected !!