Breaking News

Sekjend Forum KMBSA Minta Izin PT.MAGELANIC Dicabut

Laporan ,
Sekjend Forum KMBSA : Minta Izin PT.MAGELANIC Dicabut
Sekjend Forum KMBSA, Azhari, M.Ag/bimcmedia

bimcmedia.com, Meulaboh : Melihat fenomena pertambangan di Aceh khususnya Aceh Barat, tidak terlepas dari kepentingan segelintir orang dengan membiarkan kerusakan lingkungan dan mengorbankan rakyatnya.

Sekretaris Jenderal Forum Komunitas Muda Barat Selatan Aceh ( KMBSA) Azhari, M.Ag kepada bimcmedia.com rabu (13/1/2021) menjelaskan, Dalam beberapa hari ini berita tentang kerugian Negara dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kurang jadi sorotan elemen sipil baik dari perusahaan Magellanic maupun penambang lokal ilegal lainnya

"Permintaan Dewan pada PT.Magellanik untuk melaporkan penambang ilegal ke aparat penegak hukum, immenunjukkan fungsi dewan sangat lemah, nalarnya sempit, izin perusahaan itu dicabut kalau tak mampu ditertipkan tambang ilegal disekitar wilayah produksi mereka" Kata Azhari kecewa.

Harusnya dewan itu meng inventarisir Penambang ilegal untuk di bimbing agar bisa membuat koperasi Rakyat atau bisa dengan Badan Usaha Milik Gamping (BUMG),sehingga pengusaha lokal bisa bekerja dengan aman, Lingkungan terjaga, Pengangguran berkurang.

"Bukan malah ingin memberikan sangsi hukum pada Anak sendiri, kasih kuasa buat anak orang, ini kan suatu sikap yang menunjukkan kebodohan" Ucapnya

Kalau tak mampu diterbitkan penambang ilegal disekitar perusahaan Mereka, sebaiknya izin Magelanik di cabut saja, buka Tambang Rakyat, buat mekanismenya, agar berdampak baik bagi ekonomi rakyat, kalau sekarang berdampak pada ekonomi pejabat, Harap azhari.

Menurut sekjend, kini mengindikasi ada permainan dalam hal izin Magelanik tersebut, apalagi beberapa waktu lalu dirinya pernahber komunikasi via pesan whatsapp dengan Kepala Dinas ESDM Aceh, terkait izin PT. Magellanic, jawabannya Izin sudah ada,tapi masih bermasalah,

"Saya juga tidak tau maksud bermasalah, tapi intinya belum bisa berjalan"Terang Azhari

Maka oleh karena itu, Pemerintah Aceh Barat harus serius dalam hal tambang emas tersebut, jangan memiskinkan Rakyat sendiri dengan kehadiran perusahaan, jika dimulai dengan aturan yang benar kita sepakat namun bila menciptakan kerusakan sebaiknya di tinjau ulang, harapnya

Biarkan Rakyat mengelola sendiri Sumber Daya yang ada dengan mekanisme dibuat bersama agar legal, amatan kita selama ini terindikasi malah ada permainan dalam mendukung PT magelanik ini, baik dari Bupati maupun DPRK, ungkapnya

 Audiensi DPRK ke Dinas ESDM Aceh bisa melibatkan pihak independen, kita ragu dengan Eksekutif dan Legislatif, Pemikirannya sempit karena sering ditutupi kepentingan hingga melupakan manfaat jangka panjang. Tutup azhari

---

[Redaksi]

Komentar

Loading...
error: Minta Ijin Dulu, Jika Ingin Copy