Subsidi Minyak Goreng Dicabut Pemerintah untuk Kelompok Ini

BIMCMEDIA.COM, Nasional : Kementerian Perindustrian mengubah skema subsidi minyak goreng dengan memberikan hak kepada pengusaha untuk dapat mengekspor minyak goreng dengan pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Putu Juli Ardika, yang merupakan seorang Direktur Bidang Industri Pertanian Kementerian Perindustrian (Kemen Perrin), mengatakan hal itu didorong berdasarkan sebuah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Nomor 8 Tahun 2022 dari Kementerian Perindustrian tahun 2022. Minyak goreng curah untuk kebutuhan Masyarakat, mikro dan komersial. Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) memiliki dana yang kecil.

Di Permen Perrin, perusahaan memiliki peluang untuk mengubah pembayaran subsidi besar untuk minyak nabati menjadi aplikasi untuk hak ekspor, kata Putu.

"Dalam Permenperin Nomor 26 Perubahan Ketiga, dimungkinkan untuk menuntut hak ekspor dari BPDPKS," kata Putu dalam konferensi pers di Jakarta, sebagai mana dikutip pada  media kompas.com, Selasa, (31/05/2022)

Putu menambahkan meski minyak subsidi dicabut, pemerintah akan memastikan harga minyak goreng curah terjangkau oleh masyarakat: Rp 15.500 per kilogram atau Rp 14.000 per liter.

Putu menjelaskan, 35 dari 75 perusahaan yang saat ini menjadi peserta penyaluran minyak goreng curah bersubsidi Dana BPDPKS telah mengajukan izin ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak nabati.

Artinya, jika 35 perusahaan tersebut yang telah mendapat sebuah izin ekspor dari Kementerian Perdagangan, maka mereka para Pengusaha tidak akan lagi mendapat harga subsidi dari pihak BPDPKS.

“Mereka eksportir produsen minyak goreng. Kami masih menunggu. ekspor. Saya ajukan ke ,” katanya.

Putu juga mengungkapkan, penyaluran minyak goreng curah bersubsidi sudah dilakukan.

Dia mengatakan rekor tertinggi 64.586,26 ton minyak goreng curah bersubsidi dicapai pada Maret 2022, menyumbang 33,18% dari permintaan.

Sedangkan pada bulan April yang dialokasikan minyak goreng memiliki tambahan 210.835,14 ton atau sekitar 108,32% dari semua total kebutuhan 194.634.000 ton.

“Total volume distribusi yang dicapai hingga saat ini mencapai 442.672,27 ton atau 75,81%. Ini adalah total berjalan. 75 industri yang bersangkutan, 299 distributor 1, 1.370 distributor 2, dan 28.060 pengecer. Kaum pedagang. Jumlah ini masih terus berubah," Tutup Putu Juli Ardika, Kepala Direktur Bidang Industri Pertanian Kementerian Perindustrian.

***