Tanggapi Kabar Pj. Wali Kota Subulussalam Turunkan Defisit, Ridho Bancin:Itu Pembohongan Publik

Bimcmedia.com, Subulussalam:Kabar atau informasi di sejumlah media Pj. Wali Kota Subulussalam, Azhari, S.Ag, M.Si berhasil menekan atau menurunkan defisit, disebutkan pembohongan publik.

Pasalnya, sampai saat ini di Pemko justru tidak ada penambahan dana selain yang ditetapkan di APBK. Di sisi lain, program yang dipangkas juga tidak ada sehingga kabar angka defisit turun di masa kepemimpinan Pj. Wali Kota Subulussalam bohong.

Bahkan, ada pembayaran hutang atau sisa kurang bayar 2023 dibayar melalui anggaran tahun 2024. Akibat kebijakan ini, APBK Tahun 2024 tertunda dibayara senilai uang yang dibayarkan tahun 2023 itu.

"Jangankan Rp60Miliar, Rp100Miliar pun bisa dibayar, tetapi resikonya pembiayaan 2024 terganggu karena uangnya dibayar untuk pembiayaan hutang daerah tahun 2023," Kata tokoh muda kecamatan Penanggalan, Mza.Ridho Bancin Kepada Bimcmedia.com, Selasa (27/8/2024)

Kilas balik era Pemerintahan Bintang - Salmaza, Ridho Bancin mengatakan nyaris berjalan sama dengan sekarang. Pasalnya, pembayaran hutang tahun berlalu menggunakan anggaran tahun berjalan sehingga setiap akhir tahun banyak kegiatan tidak dibayar.

Hasil APBK Perubahan 2024 yang disahkan Rp37 miliar, merupakan pembiayaan tambahan yang tidak terampung di APBK 2024.

Konkritnya dari fakta ini, masih terjadi penambahan defisit. Karena itu TAPK diharapkan memberikan informasi dan data yang benar, tidak seolah-olah kinerja Pj. Wali Kota Subulussalam mampu menurunkan defisit padahal faktanya tidak benar.

Ridho Bancin yang juga merupakan mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Subulussalam Priode 2019-2024 itu menyebutkan  jika Dinas Keuangan Daerah hari ini masih melakukan praktik gali lubang tutup lubang.

"Selama uang tambahan ke  daerah tidak masuk dan Pj. tidak berani memangkas program, jangankan berkurang, malah dalam hitungan APBK Perubahan defisit bertambah Rp37 miliar," tandas Ridho, sebut hasil valuasi kinerja Pj. wali kota di Kemendagri banyak catatan yang harus ditindaklnjuti dan tidak ada apresiasi seperti yang diberitakan.