Tanpa MOU dengan Pemerintah, PT. Magellanic Sudah Dua Bulan Beroperasi Di Sungai Mas

bimcmedia.com, Meulaboh : Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat menggelar rapat Dengar Pendapat dengan sejumlah perusahaan Perbankan termasuk perusahaan tambang emas PT. Magellanic dalam rangka pembahasan rancangan qanun anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Barat tahun anggaran 2021. (Kamis, 26/11/2020)

Dalam rapat tersebut pihak Dewan Mempertanyakan manfaat untuk daerah dengan kehadiran Magellanic selama beroperasi tambang emas dikawasan tutut, karena sejauh ini belum ada MoU dengan pemerintah Daerah layaknya perusahaan lain di Aceh Barat, selain itu pihak Dewan juga mengatakan selama perusahaan tersebut bekerja di Sungai Mas telah membuat kerusakan sejumlah jalan akubat sering dilintas alat berat secara langsung seperti beko, ungkap H. Mawardi.

Ditemui usai RDP Dewan, Pihak Perusahaan PT. Magellanic, Mofizar selaku staff teknik kepada bimcmedia.com mengatakan Kerusakan jalan di sekitar tambang emas itu diakibatkan oleh pelaku tambang ilegal terdahulu, karena pihaknya saat ini sedang beroperasi disana sehingga sedikit kena imbasnya,

Menurutnya, kehadiran PT. Magellanic khusus untuk mengatasi kerusakan lingkungan yang selama ini terjadi akibat tambang ilegal, dengan ada perusahaan legal secara perlahan penambang lainnya dapat ditertibkan sehingga kerusakan alam dapat dicegah.

"sekarang yang menjadi isu lingkungan adalah pencemaran sungai (Krueng) Woyla, padahal Magellanic baru beroperasi kurang lebih dua bulan" Ungkapnya

Sejauh ini pihak perusahaan belum ada MoU dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, karena untuk MoU belum ada satu putusan tetapi sebelumnya sudah duduk bersama membahas dengan pihak Dewan diluar dari pada rapat, terangnya.

"Selama operasi dua bulan, MoU dengan pemerintah adalah secara ijin operasional dan kehadiran PT Magellanic untuk mengurangi resiko masalah lingkungan" ucapnya

Harapannya untuk segenap masyarakat Aceh Barat, terutama warga di Sungai Mas, lembaga eksekutif dan legislatif agar dapat mendukung perusahaan PT Magellanic dalam mengatasi tambang ilegal di Ace Barat, tambahnya.

Sementara itu wakil ketua DPRK Aceh Barat, Ramli SE ditemui usai RDP kepada bimcmedia.com mengatakan, tujuan perusahaan dipanggil untuk mendengar penjelasan dari PT Magellanic, karena perusahaan tambang tersebut belum ada MoU dengan pemerintah daerah.

Karena kalau dilihat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari perusahaan lain seperti PT Mifa Bersaudara sudah jelas ada sumbangan untuk daerah, mungkin di tahun 2020 di targetkan 14 miliar dan di tahun 2021 diminta kurang menjadi 8 miliar, dirinya ucapkan terimakasih, ucap politisi PAN tersebut

"Karena kita lihat dari KUA dan PPAS tidak dimunculkannya PT Magellanic, sedangkan di lapangan perusahaan telah mulai beroperasi untuk bekerja. Malahan baru-baru ini kita mendapatkan informasi bahwasanya sungai Woyla airnya sudah berubah, sehingga ini menjadi pertanyaan dalam forum pembahasan anggaran karena tidak muncul sumbangan pembangunan Daerah dari perusahaan tersebut untuk Kabupaten Aceh Barat maka di panggil biar jelas" terangnya.

Pihak magellanic ternyata yang hadir bukan direktur ke DPRK untuk memberi penjelasan sehingga membuat wakil Rakyat kecewa sebab tidak jawaban dari direktur, dasar itu rencana akan dijadwalkan pertemuan ulang pada Tanggal 2 Desember 2020 mendatang, nanti harus jelas berapa sumbangan untuk daerah, kalau ini tidak ada lebih baik perusahaan PT Magellanic dihentikan terlebih dahulu, tegasnya

Wakil ketua juga menjelaskan bahwasanya selama beroperasi dua bulan Mereka belum ada MOU dengan pemerintah, selama pengoperasian perusahaan belum ada sepeserpun keuntungan yang diberikan kepada daerah karena dalam rangka pembahasan APBK 2021 maka daftar target PAD dan sumber-sumbeenya dari mana saja mesti dibahas, sehingga nanti Masyarakat tidak curiga terhadap DPR sebagai lembaga pengawasan.

"Kita mengetahui kerusakan lingkungan di sungai Woyla bukannya hanya mendengar kabar dari masyarakat akan tetapi dimedia juga sudah masuk dan mahasiswa juga telah menyuarakan dan berhubung lagi ada lagi pembahasan anggaran untuk 2021, maka dalam waktu terdekat DPRK akan turun bersama untuk membuktikan, termasuk jika tidak jelas perusahaan PT Magellanic untuk PAD Aceh barat maka kami lakukan pansus karena jalan di sekitar perusahaan mulai rusak dan akan kita laporkan penegak hukum" tutupnya kesal

---

(Redaksi)