Tim KPBU Bahas Polemik Jalan Hauling Batu Bara di Aceh Barat

Bimcmedia.com, Meulaboh; Tim Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Aceh Barat mengadakan Focus Group Discusion (FGD) di Universitas Teuku Umar (UTU), Selasa (12/11/2024). Diskusi ini membahas polemik rencana pembangunan jalan hauling untuk pengangkutan batu bara.

Adapun FGD tersebut digelar bersama pihak perusahaan pengangkutan material (hauling) dengan mahasiswa dari tiga perguruan tinggi negeri di Aceh Barat serta aktivis lingkungan.

Agenda ini dihadiri Ketua tim KPBU Dr Ir Kurdi, kemudian Ahmad Yani dari DPRK Aceh Barat, manajemen perusahaan hauling dan pimpinan organisasi mahasiswa UTU, STAIN TDM dan AKN.

'Investasi Jalan Pendidikan Nyaman untuk Aceh Barat ke Depan' menjadi tema dalam diskusi ini . Tema ini menjadi topik pembicaraan sangat penting di tengah lajunya investasi yang bersentuhan dengan kawasan pusat pendidikan di Kecamatan Meureubo.

"FGD kedua hari ini, kita membahas meminimalisir dari dampak. Salah satu poin yang kita rekomendasikan adalah perusahaan harus membangun sendiri jalan hauling dalam waktu tiga tahun," Pungkas Ahmad Yani.

Selama beroperasi, hauling yang menggunakan jalan pusat pendidikan, harus menaati kesepakatan tentang jadwal dan jam operasional.

Selain itu proses pembangunan jalan milik perusahaan harus benar-benar dipantau kualitasnya, sehingga setelah ditinggal, bisa digunakan untuk daerah, termasuk persoalan kompensasi.

Perwakilan dari pimpinan organisasi mahasiswa yakni Presma UTU, Anwar Efendi, menyampaikan, bahwa kondisi ini menjadi pertimbangan karena dua kepentingan yang harus diperhatikan. Pertama soal investasi daerah dan kedua terkait keberlanjutan kondisi pendidikan.

Karena itu dalam pertemuan ini mahasiswa memberikan beberapa rekomendasi, seperti jam operasional hauling dilakukan malam hari, memperhatikan dampak selama operasional dan mempersiapkan segera jalan sendiri, serta kompensasi.

Melalui FGD ini diharapkan Tim KPBU dapat menemukan solusi terbaik, sehingga  kegiatan investasi dapat berjalan tanpa mengabaikan aspek pendidikan, kesehatan dan lingkungan di Aceh Barat.