YARA Galang Koin Bantu Keuangan Pemko Subulussalam

Bimcmedia.com, Subulussalam : Pemerintah Kota (Pemko Subulussalam) mengalami hutang atau defisit sehingga ada beberapa gaji dan kegiatan yang belum terbayarkan.

Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Kota Subulussalam, Edi Sahputra Bako, Kepada media ini, Rabu (02/03/2022) menyampaikan "Kita akan membuka posko penggalangan koin dari masyarakat untuk membantu mengurangi beban hutang Pemko (Pemerintah Kota) Subulussalam,"

Edi Sahputra Bako, juga mengatakan Posko ini, kita buka selama lima hari, ini merupakan niat baik kami dan kawan- kawan untuk membantu Pemko Subulussalam dalam menyelesaikan kondisi defisit, sebagaimana yang kita ketahui bersama hari ini gaji aparatur desa belum terbayarkan sudah berjalan selama 9 bulan dimulai dari Tahun 2021, Gaji Guru Honorer/Kontrak yang tersisa 2 bulan lagi tahun 2021 serta belum jelas gajinya di tahun 2022 ini, Dana non sertifikasi guru menyisakan 4 bulan di tahun 2021.

Selanjutnya, kata Edi, sisa utang pembayaran proyek yang sudah dikerjakan pada tahun 2021, namun, belum dibayarkan sampai saat ini, bahkan sebahagianya pekerjaan tersebut bersumber dana otsus, dan mungkin banyak lagi utang yang belum terbayarkan.

Penggalangan koin ini, kata Edi, juga dilakukan untuk membuka peluang kepada seluruh rakyat Kota Subulussalam agar dapat berpartisipasi dan berkonstribusi nyata untuk daerah dengan menyisihkan sedikit rezeki membantu defisit yang dialami daerah itu," ucap Edi Bako

" Menurutnya, walaupun hanya berupa koin, namun tentu ini sangat membantu sekali terhadap keuangan daerah kita, maka kita beri tema kegiatan ini "Satu Koin Rakyat Selamatkan Negeri Metuah".

Dengan belum dibayarkannya gaji aparatur desa, tentu sangat berpengaruh terhadap pelayanan publik di tingkat Gampong, dan yang paling terasa bagi aparatur desa pengurus sarak yang selalu membantu mengurus persoalan masyarakat.

"Dalam hal ini, ditambah lagi sisa gaji guru honorer atau kontrak tahun 2021 yang belum terbayarkan dan di tahun ini 2022 tidak ada anggaran untuk gaji dan kejelasan kontrak mereka sangat disayangkan jika dalam pendidikan nasib guru honorer selalu terabaikan.

Gerakan ini, juga untuk membangunkan pihak eksekutif dan legislatif agar jangan hanya sibuk jalan-jalan tetapi lalai akan tanggungjawab.

Ini merupakan persoalan serius yang harus diselesaikan, dan kita mengingatkan wali kota dan para Wakil rakyat Subulussalam ke depan lebih bijak menggunakan uang rakyat, dengan lebih mengutamakan program sesuai dengan kebutuhan.

Kita menilai selama ini, masih banyak program yang tidak urgent terkesan sifatnya hanya pemborosan anggaran.

"Seperti Pengadaan Mobil dinas pejabat daerah, kegiatan Studi Banding yang berlebihan dan banyak lagi yang lainnya menghabiskan anggaran miliaran rupiah. Sementara, masih ada kampung yang terisolir akibat akses jalan yang sangat buruk seperti Kampung Longkib, masyarakatnya menggunakan perahu robin, karena jika curah hujan tinggi mengakibatkan jalan banjir dan berlumpur, sangat miris jika itu kita abaikan.

" Kita berharap, Pemko Subulussalam fokus terhadap program pembangunan yang menghasilkan PAD, agar dapat mandiri atau tidak tergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat.

kondisi keuangan daerah kota Subulussalam hari ini, menjadi catatan terburuk dalam sejarah. Dimana, hampir sembilan bulan gaji aparatur desa belum terbayarkan," tutup Edi.