YARA Minta Presiden Jokowi larang ummat Islam gunakan Bank Konvensional

Bimcmedia.com, Meulaboh : Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) minta presiden  Jokowi, untuk melarang umat Islam di seluruh Indonesia menggunakan bank konvensional sebagaimana yang dialami masyarakat di Aceh. Hal ini bertujuan untuk menjamin persamaan hak di muka hukum dan pemerintahan sebagaimana amanat konstitusi.

“Saat ini masyarakat di Aceh sudah tidak bisa mendapatkan layanan terhadap bank dan Lembaga Keuangan Konvensional, karena bank milik pemerintah seperti BRI, Mandiri dan BNI telah menutup kantor operasionalnya di Aceh, sehingga bagi masyarakat di Aceh yang memiliki rekening bank konvensional harus ke Sumatera Utara,” kata Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Safaruddin SH, dalam siaran pers diterima bimcmedia.com, Senin malam (21/6/3021).

Berkaitan dengan itu, Safaruddin mengaku telah menyampaikan kepada Presiden RI, 28 September 2020 lalu tentang permintaan penyelamatan darurat proses penutupan bank konvensional di Aceh. Bahkan surat tersebut ikut ditembuskan ke Komisi VI DPR RI, Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Sekretaris Negara, Menteri BUMN, Gubernur Bank Indonesia dan Ketua OJK.

“Namun sampai saat ini kami tidak mendapat tanggapan apapun baik dari Bapak Presiden RI, maupun pihak yang kami tembuskan suratnya, sehingga proses penutupan bank dan lembaga keuangan konvensional telah berjalan dan masyarakat Aceh tidak dapat mengakses Bank dan Lembaga Keuangan Konvensional di Aceh,” terang Safaruddin.

BACA JUGA : 

• Tim Hukum AHY: Pelaku KLB Ilegal Deli Serdang Kalah Telak 0-4
• KEJARI dan KEMENAG Subulussalam Teken MoU Bidang Hukum

Dirinya berpendapat, bahwa menurut Pemerintah Aceh, Bank Konvensional menjalankan sistem perbankan riba yang diharamkan dalam Islam dan Pemerintah Aceh meminta Bank Konvensional untuk melakukan konversi sistem konvensional ke syariah paling lambat 2 Januari 2022.

“Oleh karena itu, untuk menjamin persamaan hak di muka hukum dan pemerintahan sebagaimana amanat konstitusi, dengan ini YARA minta Presiden Jokowi untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang melarang umat Islam di Indonesia untuk menggunakan layanan Bank atau Lembaga Keuangan Konvensional, seperti peraturan di keluarkan oleh Pemerintah Aceh yang membatasi masyarakat Aceh menggunakan layanan bank konvensional, karena mengandung unsur riba karena merupakan dosa besar dalam Islam,” tulis Safaruddin.

Terkait hal itu, pihaknya mengaku telah mengirimkan surat resmi ke Presiden RI Joko Widodo, tertanggal 21 Juni 2021, perihal permintaan larangan bank konvensional untuk umat Islam. “Muda-mudahan permintaan ini disahuti, sehingga dapat menjamin persamaan hak di muka hukum,” demikian Safaruddin.

__

(Red)